Mendag siap lakukan optimalisasi anggaran dukung kebijakan efisiensi

Ya jadi nggak ada masalah, kita dukung program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan Kementerian Perdagangan siap melakukan optimalisasi anggaran yang didapat meski terjadi pemotongan di beberapa pos belanja.

"Jadi pada prinsipnya, kita bisa melakukan optimalisasi terhadap program-program yang ada. Ya jadi nggak ada masalah, kita dukung program pemerintah," ujar Budi di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji program-program dari kementerian yang perlu diprioritaskan.

Menurutnya, tiga program Kemendag seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan usaha mikro, kecil dan menengah berani inovasi dan siap ekspor (UMKM BISA Ekspor) tetap akan berjalan.

Selain itu, target ekspor nasional sebesar Rp7,1 triliun juga tidak akan berubah meski ada pemotongan anggaran untuk kementerian.

"Target tetap Rp7,1 triliun, nggak ada yang berubah. Kita pokoknya optimalisasi anggaran, kita bisa ya, harus kerja keras," katanya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, saat ini belum ada kebijakan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) ataupun bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi para pegawai Kementerian Perdagangan.

Selain itu, ia juga membantah adanya pemotongan anggaran untuk biaya operasional kantor seperti listrik dan air.

"Kita nggak, kita nggak ada masalah, dari dulu listrik kita juga sudah efisien ya, nggak ada masalah. Lihat saja naik-turun lift juga bisa," ucap Budi.

Diketahui, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025