Menteri HAM Sebut Narapidana Makar Akan Diberikan Amnesti, KKB Tidak
Amnesti atau penghapusan hukuman tidak diberikan bagi narapidana yang berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Amnesti atau penghapusan hukuman tidak diberikan bagi narapidana yang berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Tribunnews.com/Fersianus Waku
AMNESTI NARAPIDANA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/1/2025). Natalius mengatakan, amnesti atau penghapusan hukuman tidak diberikan bagi narapidana yang berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. (Fersianus Waku/Tribunnews.com)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), , mengatakan atau penghapusan hukuman tidak diberikan bagi yang berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/1/2025).
"Narapidana Politik (Napol) khusus bagi Papua dalam kerangka penciptaan Papua tanah damai rekonsiliasi dan perdamaian. Termasuk Napol tidak diperuntukkan untuk mereka yang bersenjata," kata .
Menurut , diberikan kepada mereka yang dijatuhi hukuman karena perbedaan ideologi, termasuk penggunaan simbol atau pernyataan yang bertentangan dengan negara.
"Ada yang karena keberpihakan kepada rakyatnya, kemudian mengucapkan kasus-kasus, kata-kata yang mengandung unsur , karena ada berbeda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara, itu akan diberikan . Tetapi bukan untuk yang bersenjata," ujarnya.
Dia menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan risiko keamanan.
Baca juga:
Pemerintah tidak ingin memberikan kepada individu yang berpotensi kembali melakukan aksi kekerasan setelah dibebaskan.
"Pertimbangan bukan untuk yang bersenjata, tidak ada diskriminasi. Bisa, tapi siapa yang bisa memastikan setelah kami kasih mereka tidak lakukan aksi lagi?" tegas Natalius.
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
