Muhammadiyah MUI dan Walhi Desak Pemerintah Cabut Proyek PSN untuk PIK 2

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. 

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH-AP PP , Laskar Merah Putih, WALHI, dan LSM KIARA. 

Hadir Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Ikhwan, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta H Agus Salim, dan Deputi Eksternal WALHI Mukri Fitriyani. 

Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI PSN di , KH Masduki Baidlowi, mengatakan ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak Pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. 

"Sehingga dengan demikian maka kami meminta di dalam rekomendasi itu untuk mencabut, mencabut PSN itu," ujar Masduki di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

Menurut Masduki, PSN di ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. 

Dirinya menilai Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kelanjutan dari PSN di PIK2 ini. 

"Kalau dia memang akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat dan hanya menyenangkan konglomerat kira-kira seperti itu, maka itu jangan dilakukan," tuturnya. 

Baca juga:

Masduki mengungkapkan bahwa MUI telah membuat rekomendasi pencabutan PSN di ini.  Rekomendasi tersebut, kata Masduki, merupakan hasil dari Musyawarah Kerja Nasional MUI. 

MUI, menurut Masduki, telah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat terkait dampak negatif dari PSN ini. 

Baca juga:

"Setelah banyak mendapatkan masukan dari masyarakat di sekitar PIK II dan di sekitar proyek strategis nasional yang nyata-nyata bahwa proyek strategis nasional itu banyak mudarat, banyak mafsadad, itu bahasa arabnya, bahasa rakyatnya itu banyak menzalimi rakyat kira-kira seperti itu," pungkasnya.