Pejabat Diminta Naik Angkutan Umum, Bahlil: Jangan Ajari Saya, Saya 2 Tahun Jadi Sopir Angkot
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan agar pejabat negara sesekali menggunakan transportasi umum.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum , , menanggapi usulan agar negara sesekali menggunakan transportasi umum.
Bahlil menegaskan, dirinya jangan diajari untuk menggunakan transportasi umum. Sebab, bukan hal baru baginya.
"Kalau Menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum," kata Bahlil pada sela-sela acara outbound DPP di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengaku pernah menjadi kondektur selama 3 tahun dan sopir 2 tahun.
"Karena saya kondektur 3 tahun di terminal. Jadi sopir 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa ," ujar Bahlil.
Bahlil berkelakar bahwa dirinya siap mengajari untuk menggunakan transportasi umum.
"Jadi nanti gue (saya) jelasin bagaimana cara naik yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," tegasnya.
Dia menuturkan bahwa dirinya tak mempersoalkan apabila memang diwajibkan naik transportasi umum.
"Enggak ada masalah. Tapi enggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, untuk bagaimana teknik naik , nanti saja saya saja yang jadi (mengajarinya)," ucap Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.
Djoko menilai, seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.
"Semestinya, negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025) dikutip dari Kompas.com.
Djoko mengusulkan agar pejabat negara tidak perlu mendapatkan layanan patwal, kecuali presiden dan wakil presiden.
Baca juga:
Dia meminta agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.
