Pembekuan USAID peluang galakkan kesalehan sosial untuk kemanusiaan

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Amerika Serikat (AS) membekukan bantuan United States Agency for International Development (USAID) bagi Indonesia pada Januari 2025 jadi peluang menggalakkan kesalehan sosial dalam mengatasi masalah kemanusiaan.

Dalam diskusi publik yang diadakan di FISIP UI Depok, Rabu, diakui pembekuan itu menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.

Sejumlah pakar, praktisi kemanusiaan dan pembangunan masyarakat, membahas implikasi kebijakan itu serta solusi alternatif untuk memastikan keberlanjutan program kemanusiaan di Indonesia.

Human Initiative (HI) bekerja sama dengan Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI), Humanitarian Forum in Indonesia (HFI), dan Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP UI menghadirkan tiga pembicara.

Baca juga:

Mereka adalah Rachmawati Husein (Konvener Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia), Victor Rembeth (pendiri HFI) dan Asra Virginia selaku Akademisi Hubungan Internasional FISIP UI .

USAID telah beroperasi di Indonesia selama beberapa dekade dan mendukung berbagai inisiatif, seperti imunisasi, pengendalian malaria, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.

Penghentian bantuan, kata Rachmawati, bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat terpencil, dan mempengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, dan pencegahan HIV/AIDS yang selama ini mendapatkan pendanaan dari USAID.

Dia mengatakan pada 2024 USAID membantu 153,5 juta dolar AS atau setara Rp2,5 triliun dan angka itu lebih besar dibandingkan 2023 yang senilai 151,63 juta dolar AS.

Baca juga:

Menurut laporan WHO (2023), pendanaan internasional berperan penting dalam pengendalian penyakit di negara berkembang dan tanpa bantuan donor sektor kesehatan bisa mengalami kemunduran.

Di sektor pendidikan, pelatihan guru dan peningkatan akses pendidikan yang didanai USAID dapat terhenti, yang akan memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah terpencil.

Studi UNESCO (2022) menunjukkan investasi pendidikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan jangka panjang. Dengan hilangnya dukungan itu, kualitas pendidikan berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

Selain berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, kebijakan itu juga berimplikasi diplomatik. Penghentian bantuan USAID dapat menjadi indikasi perubahan arah kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia.

Baca juga:

Sejarah hubungan bilateral, kata pembicara lain Asra, menunjukkan bantuan luar negeri sering kali digunakan sebagai alat diplomasi. Perubahan kebijakan berpotensi mempengaruhi kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan regional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mendiversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

Selain itu, kata Victor, kemitraan dengan sektor swasta dapat menjadi alternatif, dimana perusahaan berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mendukung inisiatif kemanusiaan dan pembangunan di Indonesia.

Penguatan kapasitas lokal juga menjadi penting dengan meningkatkan alokasi APBN serta mengoptimalkan efisiensi program sosial agar mandiri menjalankan program kemanusiaan.

Di sisi lain, diplomasi internasional tetap perlu diperkuat dengan melobi Pemerintah AS agar mempertimbangkan kembali kebijakan itu atau mengalihkan bantuan melalui jalur alternatif.

Meskipun penghentian bantuan USAID merupakan tantangan besar, kolaborasi jadi penting untuk menciptakan sinergi dan menggalakkan kesalehan sosial di negeri yang dikatakan paling dermawan oleh lembaga internasional ini.

Baca juga:

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025