Pemotongan Anggaran, Polri Klaim untuk Kesejahteraan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menilai efisiensi anggaran sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pelaksanaan program-program yang lebih menguntungkan masyarakat. Polri menyatakan siap dengan segala bentuk penghematan anggaran demi terlaksananya program kesejahteraan masyarakat yang saat ini diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Karena ini (efisiensi anggaran) menyangkut masalah keberlanjutan program pemerintah untuk bisa berhasil, kita laksanakan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudho Andiko, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Truno mengatakan, penghematan anggaran bukan cuma di Polri. Tetapi, kata dia, kebijakan tersebut juga dilakukan di semua lembaga, dan kementerian.

“Kebijakan Presiden itu, menjadi pedoman buat seluruh kementerian lembaga terkait dengan apa yang harus dikerjakan, dan ditindaklanjuti,” ujar Truno. “Termasuk hal masalah efisiensi anggaran, yang tentunya kita (Polri) juga akan melaksanakan yang sama,” sambung Truno. Pun sebetulnya kata dia, efisiensi serta penghematan anggaran atas perintah Presiden Prabowo itu juga ditegaskan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) pekan lalu. 

Kapolri Jenderal Sigit, kata Truno memerintahkan agar jajarannya mulai untuk menginventarisir anggaran-anggaran yang dapat dipotong, maupun dihemat untuk pelaksanaan program-program kesejahteraan. Beberapa anggaran yang dikatakan Truno menjadi sorotan untuk dapat dipotong demi penghematan, seperti pada klaster perjalanan dinas, dan gelaran-gelaran rapat, serta seremonial lainnya.

“Sehingga anggaran-anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk rakyat,” ujar Truno.

Dengan efisiensi anggaran tersebut, pun Polri, kata Truno tak membatasi peran kepolisian dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam pelaksaan program kesejahteraan. “Sehingga apa yang menjadi kebijakan tentang ketahanan pangan, kebijakan makan bergizi gratis, dan lain-lain sebagainya tetap dilaksanakan oleh Polri,” ujar Truno.

Di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saat rapat kerja Polri menyatakan melakukan efisiensi dan penghematan anggaran mencapai Rp 20,5 triliun. Anggaran Polri pada tahun keuangan 2025 mencapai Rp 126,6 triliun.

Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komisaris Jenderal (Komjen) Wahyu Hadiningrat mengatakan, pemotongan anggaran tersebut sebesar 16,26 persen. Komjen Wahyu mengatakan yang dipotong untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 itu dalam klaster belanja barang, dan modal.