DPR dukung anggaran terkait peringatan dini gempa dipertahankan

Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mempertahankan anggaran terkait dengan pengelolaan hingga peringatan dini terkait cuaca, gempa, dan tsunami, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

"Terkait dengan perawatan early warning system, misalnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini itu memang tidak boleh disentuh," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja bersama sejumlah mitra, seperti BMKG di Jakarta, Rabu, dalam rangka membahas seputar efisiensi anggaran.

Menurut dia, efisiensi anggaran terkait dengan hal-hal tersebut di BMKG memang harus dipertahankan demi memastikan keselamatan masyarakat Indonesia dari dampak bencana ataupun cuaca ekstrem.

"Dengan demikian, BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua manakala terjadi bencana dan seterusnya, peringatan cuaca dan seterusnya," ujar dia.

Sebelumnya dalam rapat itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

"Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata dia.

Selain itu, kata Dwikorita melanjutkan, anggaran pelayanan publik lainnya juga dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70.800.000.

Dalam paparannya, Dwikorita juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran di BMKG tidak berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja. Anggaran itu tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp847.243.319.

Diketahui, DIPA atau rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 bernilai Rp2.826.897.302.000. Lalu dengan adanya kebijakan efisiensi, ditargetkan pemotongan sebesar Rp1.423.397.000.000. Dengan demikian, pagu anggaran BMKG setelah efisiensi bernilai Rp1.403.500.302.000.

Menurut Dwikorita pada Selasa (11/2), dengan adanya rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat rekonstruksi efisiensi sehingga pagu anggaran BMKG bisa menjadi Rp1,78 triliun.

Ia mengatakan hal tersebut akan dibahas kembali secara mendetail bersama Komisi V DPR selaku mitra BMKG dalam rapat berikutnya.

"Memang benar, baru saja kemarin ada rapat dengan Dirjen Anggaran, sebagaimana kementerian yang lain, memang ada rekonstruksi yang tentunya dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu yang terakhir Rp1,4 triliun kami mendapatkan rekonstruksi menjadi Rp1,78 triliun," ujar dia.

Ia lalu berharap dengan dukungan Komisi V DPR rekonstruksi akan segera disahkan secara hukum.

"Semoga saja dengan dukungan Bapak/Ibu (Komisi V DPR), rekonstruksi itu akan segera disahkan secara hukum dan bahkan ditambah," ujar dia.

Baca juga:
Baca juga:

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025