Pemkab Lombok Tengah validasi DTKS pastikan bantuan tepat sasaran
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan musyawarah desa (musdes) bersama pemerintah ...
Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan musyawarah desa (musdes) bersama pemerintah desa dalam rangka evaluasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Pada 2025 ini, kami telah menjadwalkan musdes penyusunan DTKS itu di semua desa atau di 154 desa/kelurahan di Lombok Tengah," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun, di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan berdasarkan peraturan Kementerian Sosial, DTKS harus dilakukan validasi setiap tiga bulan dan diputuskan melalui musyawarah desa, dengan harapan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut sesuai dengan DTKS baik program keluarga harapan (PKH) bantuan sembako maupun nontunai.
Baca juga:
"Semua penerima bantuan itu harus bersumber dari DTSK ini," katanya.
Ia mengatakan tujuan dilakukan musyawarah desa itu juga untuk bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat yang layak mendapat bantuan dan mengeluarkan masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan.
"Artinya, warga yang diberikan bantuan itu sesuai dengan data yang diusulkan pemerintah desa melalui musdes," katanya.
Baca juga:
Menurut dia, desa yang tidak melakukan musdes dan data yang disampaikan sesuai kondisi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, mereka harus membuat surat pernyataan.
Oleh karena itu, musdes ini dilaksanakan dengan harapan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan program yang disalurkan tepat sasaran.
"Artinya, data yang disampaikan itu valid, jika ada perubahan mereka harus melakukan musdes," katanya.
Ia menyebutkan berdasarkan data sementara jumlah warga yang mendapatkan program keluarga harapan sebanyak 61.393 jiwa. Sedangkan untuk jumlah warga yang mendapatkan bantuan pangan nontunai atau sembako sebanyak 127.250 orang yang tersebar di 154 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Lombok Tengah.
Baca juga:
"Sesuai aturan, data penerima bantuan itu harus valid dan dilakukan evaluasi tiga bulan sekali," katanya.
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
