Penyelenggara Pemilu juga Terdampak Pangkas Anggaran: KPU Kena Rp 843 Miliar, Bawaslu Rp 955 Miliar
Penyelenggara Pemilu ikut terdampak efisiensi anggaran, KPU Kena efisiensi Rp 843 Miliar sementara Bawaslu Rp 955 Miliar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan belanja negara tahun 2025 berdampak besar ke semua Kementerian/lembaga. Tidak terkecuali penyelenggara .
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, terkena sebesar Rp 843 miliar atau 27,53 persen dari pagu .
Anggaran yang didapat pada tahun ini menjadi Rp 2.219.211.327.000 atau Rp 2,2 triliun.
"Anggaran dari pagu semula Rp 3.062.311.327.000 kemudian mendapatkan efisiensi Rp 843.200.000.000, dan kemudian itu setara dengan 27,53 persen dan sekarang menjadi Rp 2.219.111.327.000," kata Ketua Mochammad Afifuddin dalam rapat komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Afif menuturkan bahwa yang terdampak pemangkasan berupa dana program dukungan manajemen dan penyelenggaraan . Namun, belanja operasional kantor pegawai dan non operasional dipastikan tidak terkena efisiensi.
"Adapun belanja operasional belanja operasional kantor pegawai dan non operasional tidak mendapatkan sasaran dari efisiensi demikian yang dapat kami sampaikan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua RI, Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya juga terdampak sebesar Rp 955 miliar. Dengan begitu, yang diterima kini hanya sebesar Rp1,4 triliun.
"Anggaran Bawaslu tahun anggaran ini Rp 2.416.945.124.000, kemudian hasil efisiensi mendapatkan Rp 955.000.000.000, sehingga pagu anggaran hasil efisiensi pada tahun 2025 ini adalah Rp 1.461.945.124.000," pungkasnya.
Baca juga:
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.
Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.
