Percepatan program jargas dinilai dapat jadi solusi tekan impor LPG

Akselerasi program jaringan gas bumi (jargas) dinilai dapat menjadi solusi untuk membantu pemerintah dalam menekan ...

Feb 6, 2025 0

Percepatan program jargas dinilai dapat jadi solusi tekan impor LPG

Jakarta (ANTARA) - Akselerasi program jaringan gas bumi (jargas) dinilai dapat menjadi solusi untuk membantu pemerintah dalam menekan angka impor bahan bakar jenis liquefied petroleum gas (LPG).

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI AB Yulianto mengatakan menyikapi kondisi terkait distribusi LPG PSO 3 kg saat ini, jargas perlu terus dikembangkan untuk membantu keekonomian masyarakat dan pelaku usaha.

"Terkait distribusi gas elpiji 3 kg, senafas dengan Kepala BPKN, bahwasanya konsumen harus terus dilindungi, dijaga apalagi menyangkut program subsidi. Bagi konsumen yang penting stok ada, barang murah, dan cepat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, untuk membantu pemerintah atas besarnya anggaran yang disediakan untuk mengimpor LPG sebesar Rp60-Rp70 triliun setiap tahunnya dan pemberian subsidi gas LPG 3 kg sebesar Rp120 triliun per tahun, maka akselerasi program jargas juga harus dikembangkan dengan konsep PSO atau subsidi bagi badan usaha yang menjalankan untuk membantu keekonomian masyarakat miskin dan pelaku usaha.

"Jargas harus diberikan subsidi dan kompensasi seperti LPG/BBM oleh pemerintah. Jargas buat rumah tangga miskin dan sektor UMKM diberikan PSO, sementara bagi rumah tangga lain serta sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) bisa memanfaatkan jargas non-PSO," ujarnya.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Yapit Sapta Putra menjelaskan bahwa usulan-usulan untuk mengakselerasi pembangunan dan penggunaan jargas untuk masyarakat disambut positif.

"Bukan sebagai pengganti, namun sebagai alternatif agar masyarakat mempunyai beberapa pilihan penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga serta membantu penghematan APBN yang setiap tahunnya dikeluarkan nyaris Rp200 triliun untuk impor LPG dan juga subsidi/kompensasi atas penyediaan dan distribusi LPG 3 kg untuk masyarakat yang berhak," ucapnya.