PGRI Harap Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Terhadap Siswa dan Guru
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi berharap efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah tidak berdampak langsung kepada layanan untuk siswa dan guru.
![PGRI Harap Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Terhadap Siswa dan Guru](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/Ketua-Umum-PB-PGRI-Unifah-Rosyidi-321.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung langkah Pemerintah melakukan .
Meski begitu, dirinya berharap efisiensi yang dilakukan Pemerintah tidak berdampak langsung kepada layanan untuk siswa dan guru.
"Efisiensi itu kalau terkait dengan perjalanan dinas, ATK, itu ya saya setuju. Yang paling penting efisiensi jangan sampai memotong sesuatu anggaran yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada siswa, kepada guru," ujar Unifah dalam pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) I PB Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).
Unifah mengatakan sejauh ini sudah melakukan efisiensi dalam kegiatan organisasi.
"Itu memang kita saatnya, PGRI juga melakukan efisiensi luar biasa," kata Unifah.
Baca juga:
Dalam Konkernas I 2025, membahas sejumlah isu pendidikan.
Diantaranya, soal pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perlindungan Profesi Guru, Ujian Nasional (UN), hingga Seleksi
Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Terkait RUU Perlindungan Profesi Guru, Unifah menekankan
pentingnya perlindungan guru.
Baca juga:
Menurutnya, perlindungan guru merupakan upaya bersama untuk menjaga muruah profesi guru dan menempatkan guru sebagai profesi terhormat.
"PGRI mengusulkan perlunya RUU Perlindungan Profesi Guru agar
dapat menjadi perisai bagi guru dan sebagai Lex Specialis
Derogate Legi Generalis dari UU Guru dan Dosen,” tuturnya.
Unifah juga meminta Pemerintah memastikan kesejahteraan guru
melalui sertifikasi guru.
Sementara, mengenai perubahan dalam penerimaan siswa baru yang
kini berganti nama menjadi SNBP, Unifah meminta agar ini tak
sekadar ganti nama belaka.
Pemerintah juga harus dalam mengatasi tantangan, seperti
ketimpangan kualitas sekolah dan transparansi proses.
“Sebagai sebuah kebijakan yang ingin menyempurnakan kebijakan
sebelumnya, oke dalam waktu yang jangka pendek. Dalam waktu
jangka panjang memang kita harus bersama-sama melihat analisis
kebutuhan guru, kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah,” jelasnya.