Pigai Ogah Gegabah Sanksi Perusahaan Pelanggar HAM: Takut Sahamnya Jeblok
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan pendekatannya dalam menangani isu HAM untuk menghindari pengaruh buruk terhadap nilai saham perusahaan yang terlibat.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak mau gegabah menangani konflik yang melibatkan perusahaan. Ia beralasan tak ingin membuat saham perusahaan jeblok.
Pigai mengatakan, jika ia hanya bersuara kencang tanpa melakukan audit, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja perusahaan. Meski demikian, ia tak memberikan contoh, apa perusahaan yang dimaksud.
"Kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," kata Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
Pigai mengatakan, kewenangan Kementerian HAM dalam pengananan konflik dengan perusahaan terbatas. "Kami hanya menangani yang sifatnya kasus saja," kata dia.
Pigai menyatakan hal tersebut karena adanya kekhawatiran langkah pemerintah merugikan perusahaan. Ia tak mau bertindak gegabah sehingga mengakibatkan jatuhnya perusahaan yang bermasalah itu.
"Begitu kami memberi punishment, bursa saham jatuh dan akan banned di perbankan, juga dengan OJK banned sehingga perusahaan bisa kolaps," kata dia.
