Polemik SNBP, Disdik DIY: Finalisasi Data PDSS tak Susah, Padahal Sudah Diwanti-Wanti

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Sejumlah sekolah di beberapa daerah di Indonesia lalai mengisi data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Hal ini mengakibatkan banyak siswa tidak dapat mendaftar kuliah lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Padahal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyebut finalisasi data tersebut dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengisian data ditutup atau berakhir. Meski, di DIY tidak ada sekolah yang dilaporkan gagal maupun lalai finalisasi PDSS, sehingga tidak ada siswa yang gagal mengikuti SNBP.

“Itu (pengisian PDSS) kan sudah terjadwal dari pusat tanggal sekian, apa yang dilakukan (sekolah) dan seterusnya,” kata Kepala Disdikpora, Suhirman kepada Republika, Jumat (7/2/2025).

Suhirman menuturkan, finalisasi data PDSS sebenarnya juga tidak sulit. Terlebih, finalisasi data ini juga dilakukan rutin tiap tahun oleh sekolah.

Hanya saja, memang ada sekolah yang kadang lalai dan baru finalisasi data di akhir-akhir saat dekat dengan penutupan pengisian PDSS. “Kalau data sekolah itu sudah rutin, artinya tidak susah sebenarnya. Cuma update datanya itu tergantung sekolah, karena data dari kelas 10 kan sudah masuk ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan), artinya sudah terekam data-data itu di sekolah,” ucap Suhirman.

Suhirman menyebut, pihaknya juga melakukan pengecekan rutin ke sekolah-sekolah agar tidak ada kendala dalam mengisi PDSS. Pengecekan dilakukan setidaknya tiga bulan sebelum pengisian data PDSS berakhir atau ditutup.

“Hingga kami setiap kali mengumpulkan kepala sekolah, selalu wanti-wanti. Tiap ada masalah, tiga bulan atau minimal dua bulan sebelumnya (penutupan) sudah kita atasi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti agar kepala sekolah agar rutin mengecek dan mengawasi tim operator sekolah yang meng-input data. Jika ada kendala, katanya, maka sekolah bisa berkoordinasi dengan Disdikpora dan disampaikan ke pusat.

“Setiap kali kami mengumpulkan kepsek-kepsek itu, kami selalu wanti-wanti. Karena siswa SMA itu jelas akan melanjutkan (ke perguruan tinggi), SMK ada beberapa yang melanjutkan, sehingga jangan sampai hak-hak siswa untuk melanjutkan itu terkendala dengan sistem yang ada,” ucap Suhirman.