Politik, Menteri Prabowo kurang seirama-pejabat naik kendaraan umum

Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (6/2) yang menjadi sorotan, mulai dari ditemukan menteri Prabowo-Gibran yang ...

Feb 7, 2025 0

Politik, Menteri Prabowo kurang seirama-pejabat naik kendaraan umum

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (6/2) yang menjadi sorotan, mulai dari ditemukan menteri Prabowo-Gibran yang kurang seirama hingga pejabat naik transportasi umum.

Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Dasco dengar ada menteri Prabowo yang kurang seirama

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

Namun dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik .

2. KSAL ikuti arahan Panglima untuk ubah doktrin TNI AL

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa pihaknya mengikuti arahan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk mengubah doktrin.

Ali menjelaskan bahwa perubahan doktrin untuk di TNI AL akan meliputi persoalan intelijen hingga peperangan.

“Masalah intelijen, nanti juga semua perwira khususnya pati (perwira tinggi) akan mendapatkan pendidikan intelijen strategis (intelstrat),” kata Ali dalam konferensi pers sebelum menghadiri Rapat Pimpinan TNI AL di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Selengkapnya klik .

3. Wamendagri tak mempermasalahkan pejabat gunakan transportasi umum

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku tak mempermasalahkan pejabat negara menggunakan transportasi umum selagi waktunya memungkinkan dan dinilai lebih hemat dan efisien.

Dirinya meyakini banyak pejabat yang sebelumnya juga merupakan pengguna transportasi umum.

"Buat teman-teman yang memang dari dulu juga, saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anker (anak kereta) atau jadi roker (rombongan kereta), itu pasti sudah biasa," kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik .

4. Pakar komunikasi: Tantangan pers ke depan makin berat

Pakar komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Mite Setiansah mengatakan bahwa tantangan pers ke depan makin berat, terutama dalam menjaga independensi jurnalis maupun perkembangan komunikasi dan informasi melalui media sosial.

"Terkait dengan independensi, tentunya tantangan akan makin besar karena 'kan memang tetap saja pers harus berada di dalam posisi yang independen, netral, dan tentunya kalau dari dahulu 'kan kita berharap pers itu betul-betul menjadi pilar keempat yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan," kata Prof. Mite Setiansah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Selengkapnya klik .

5. DEN pelajari dampak bagi Indonesia usai AS keluar Perjanjian Paris

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menyatakan pihaknya tengah mempelajari langkah yang harus diambil Indonesia usai Amerika Serikat (AS) keluar dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, Septian Hario Seto mengatakan bahwa studi lanjutan diperlukan salah satunya mengingat AS terlibat dalam pendanaan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP) Indonesia.

"Ini masih banyak uncertainty kebijakan ya terkait dengan hal ini ya. Jadi ini yang saya kira nanti kita perlu pelajari lebih lanjut," kata Septian Hario Seto kepada wartawan.

Selengkapnya klik .