Polri Pangkas Anggaran Rp20,5 Triliun, Komjen Wahyu Hadiningrat: Di Luar Belanja Pegawai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RI juga terkena pemangkasan buntut efisiensi seusai arahan Presiden .

Total, Korps Bhayangkara terkena pemangkasan sebesar Rp 20,5 triliun.

Hal tersebut diungkap oleh Asisten Utama bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) saat menghadiri rapat bersama Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Di dalam rekonstruksi Polri sesuai inpres, hasil rapat dengan Kemenkeu, menghasilkan efisiensi Polri sejumlah Rp20,5 triliun. Ini sebesar 16,26 persen dari Polri 2025," ujar Wahyu.

Ia menuturkan bahwa yang terkena pemangkasan berupa belanja barang dan modal.

Sebaliknya, tidak ada belanja pegawai yang terkena pemangkasan.

"Kalau diurai ini di luar dari belanja pegawai. Yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang Rp6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal," jelasnya.

Dengan begitu, kata Wahyu, postur Polri kini turun dari Rp126 triliun menjadi Rp 106 triliun.

Anggaran itu akan digunakan sejumlah peruntukkan.

"Ini kalau dilihat dari 2 kelmpok besar kita urai per jenis belanja dan sumber . Belanja pegawai Rp 59,4 triliun. Ini tetap. Belanja barang jadi Rp 27,3 triliun dan belanja modal jadi Rp 19,1 triliun," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca juga:

Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.