Pramono Anung Ingin Manfaatkan Bangunan di Jakarta Jadi Hunian, di Atas Sekolah Ada Co-Working Space
Pramono Anung ingin memanfaatkan gedung serta bangunan di Jakarta menjadi hunian warga
TRIBUNNEWS.COM - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 3, ingin memanfaatkan gedung serta bangunan di Jakarta menjadi warga.
Niat tersebut dilontarkan setelah Cagub nomor urut 1, menanyakan perihal hitung-hitungan koefisian pemanfaatan luas bangunan di Jakarta untuk mengakomodasi pertambahan jumlah penduduk.
Gedung dan bangunan yang dimaksud Pramono adalah gedung yang ditinggalkan Pemerintahan RI karena berpindah ke Ibu Kota Nusantara, gedung BUMD, kantor kecamatan, kelurahan hingga sekolahan.
Pramono pun berniat membangun ke atas, seperti misalnya terdiri dari lima lantai.
Demikian disebutnya atas dasar mempelajari kondisi sekolah di Jakarta Selatan yang memiliki lahan luas namun kurang maksimal pemanfaatannya.
Menurut pasangan Rano Karno di Pilgub itu, bangunan atas sekolah bisa dipakai untuk berbagai manfaat.
Di antaranya seperti ruangan multi fungsi (co working space) hingga .
Hal ini ditegaskan dalam debat ketiga Pilgub , di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024).
"Contoh konkret di Jaksel di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektare muirdnya hanya 120 jam 3 jam 4 ga ada kegiatan, yang seperti itu saya gunakan. Lantai 1, 2 3 menjadi sekolah kita perbaiki dengan fasilitas lebih lengkap ada lapangan olahraga. Lantai 4 dan 5 jadi co-working space. Dan lantai 5 ke atas untuk ," terangnya.
Sebelumnya, Cagub nomor urut 1, memberikan pertanyaan kepada cagub nomor urut 3, soal konsep bangunan untuk menyikapi permasalahan pertumbuhan penduduk.
Hal tersebut diungkapkan pada segmen keempat debat ketiga Pilgub DKI Jakarta, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024).
Baca juga:
Pada kesempatan itu, bertanya konsistensi yang juga kader PDI Perjuangan atas sikap fraksi di partainya menolak pembangunan gedung empat lantai.
"Fraksi PDIP di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies (Baswedan)untuk membuat rumah jadi empat lantai, dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, persiapan Pilpres. Jadi ideologinya kemana dalam merespon masalah ini?" tanya eks Gubernur Jawa Barat, dalam acara yang disiarkan live streaming YouTube KPU .
Saat gilirannya menjawab, Pramono menganggap perbedaan itu sebagai hal yang wajar.
