Profil- Marco Rubio, Menlu pilihan Trump yang tegas terhadap China

Senat AS pada Senin (20/1) mengesahkan Senator Marco Rubio sebagai menteri luar negeri baru, menjadikannya pejabat ...

Profil- Marco Rubio, Menlu pilihan Trump yang tegas terhadap China

Istanbul (ANTARA) - Senat AS pada Senin (20/1) mengesahkan Senator Marco Rubio sebagai menteri luar negeri baru, menjadikannya pejabat pertama dalam pemerintahan Donald Trump yang disetujui sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Pemungutan suara yang dilakukan hanya beberapa jam setelah Trump dilantik berlangsung dengan hasil aklamasi.

Rubio akan menjabat di tengah berbagai krisis global, termasuk perang Rusia melawan Ukraina serta konflik yang terus berlanjut di Gaza dan Lebanon yang melibatkan Israel.

Rubio, seorang senator Republik dari Florida sejak 2011, mendapatkan dukungan bipartisan untuk pencalonannya. Meski dulu menjadi pesaing Trump, Rubio kini menjadi sekutu dan akan memegang peran penting dalam pemerintahan baru Trump.

Setelah gagal dalam pencalonan presiden dari Partai Republik pada 2016, Rubio memperkuat keahliannya dalam kebijakan luar negeri sebagai tokoh utama Republik di Komite Intelijen Senat, membangun hubungan bipartisan yang kokoh.

Sebagai kandidat menteri luar negeri Latino pertama, Rubio dikenal menentang normalisasi hubungan dengan Kuba, negara komunis yang hanya berjarak sekitar 145 kilometer dari Florida.

Dia juga dikenal karena sikap kerasnya terhadap China, Iran, dan Venezuela. Florida memiliki komunitas besar warga Amerika keturunan Kuba yang menentang keras pemerintah komunis di negara tersebut.

Rubio juga pendukung setia Israel dan sering mengadopsi posisi tegas. Awal tahun ini, ia menuduh Presiden Joe Biden memihak kaum antisemit di Partai Demokrat karena mengkritik tindakan Israel di Gaza.

Rubio juga mendesak pemerintah untuk mencabut visa mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina, yang ia sebut sebagai "simpatisan teroris."

Setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada Oktober lalu, Rubio mendorong respons tegas dari Israel.

Pencalonannya mendapat sambutan positif dari Senat Demokrat, termasuk dari Senator Jeanne Shaheen, tokoh utama Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang menyebut Rubio sebagai “sosok yang sangat memenuhi syarat.”

NATO dan perang Ukraina

Rubio menegaskan dukungannya yang kuat terhadap NATO, dengan mengutip undang-undang bipartisan yang ia sponsori yang menyatakan bahwa AS tidak dapat keluar dari aliansi tersebut tanpa persetujuan Senat atau tindakan kongres.

Sikap ini berbeda dari Trump, yang dikenal skeptis terhadap NATO.

Rubio juga menekankan pentingnya sikap tegas terhadap China, yang ia sebut sebagai "lawan tangguh" dan "berbahaya."

“Mereka adalah pesaing teknologi, industri, ekonomi, geopolitik, dan ilmiah. Ini adalah tantangan luar biasa yang, menurut saya, akan menentukan abad ke-21,” ujar Rubio.

“Kita telah membiarkan mereka mengambil keuntungan, dan sejujurnya, China melakukan apa yang akan dilakukan negara mana pun jika diberi peluang seperti itu. Sekarang kita menghadapi dampaknya.”

Terkait perang Rusia di Ukraina, Rubio menyebut tidak realistis bagi Ukraina untuk sepenuhnya merebut kembali wilayah yang hilang sejak invasi Februari 2022.

Namun, ia menekankan bahwa AS harus memprioritaskan pengakhiran perang. (Trump sebelumnya menjanjikan akan mengakhiri perang segera setelah menjabat.)

Rubio menyoroti keselarasan pandangannya dengan Trump mengenai perlunya resolusi dan mengkritik pemerintahan Biden karena tidak memiliki tujuan akhir yang jelas.

“Apa yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat diterima, itu sudah jelas, tetapi perang ini harus diakhiri, dan saya pikir kebijakan resmi Amerika Serikat harus menyatakan bahwa kami ingin perang ini berakhir,” tambahnya.

Pekan lalu, Rubio bersaksi bahwa baik Rusia maupun Ukraina harus membuat konsesi untuk menyelesaikan konflik. Ia juga menentang bantuan senilai 95 miliar dolar AS (sekitar Rp1,5 kuadriliun) untuk Ukraina pada April dan menyerukan agar Ukraina merundingkan kesepakatan damai dengan Rusia.

Pemerintahan Biden menolak mendorong Kiev untuk bernegosiasi, dengan alasan keputusan tersebut harus datang dari Ukraina sendiri.

Trump diperkirakan akan memangkas atau bahkan sepenuhnya menghapus bantuan kepada Ukraina.

Sumber: Anadolu

Baca juga:

Baca juga:

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025