Revisi KUHAP dan UU Kejaksaan Jadi Kontroversi, Apa yang Perlu Anda Ketahui?
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkhawatirkan revisi UU Kejaksaan. Hal ini, karena berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia.
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkhawatirkan revisi UU Kejaksaan. Hal ini, karena berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia.
Pixabay/qimono
HUKUM Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkhawatirkan revisi UU Kejaksaan karena berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia dan membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan. Revisie KUHAP dan UU Kejaksaan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkhawatirkan revisi .
Sejumlah pakar menilai revisi tersebut berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia dan membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa.
Baca juga:
Yaitu
Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung)
Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan)
Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan)
Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia).
Salah satu yang juga menjadi perhatian yaitu terkait asas dominus litis atau pengendali perkara.
Asas dominus litis adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan jalannya suatu perkara pidana. Asas ini berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Pengaturan tentang asas dominus litis atau pengendali perkara yang dimiliki dalam penanganan perkara pidana tidak diatur gamblang dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Padahal dalam praktek di banyak negara, jaksa kerap terlibat dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan.
Sebab, jaksa memang berfungsi sebagai pengendali dan mensupervisi kerja-kerja penyidik (pengendali perkara). Karenanya, penting pengaturan asa dominus litis diatur dalam Rancangan KUHAP mendatang.
Baca juga:
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
