Nusron Wahid: Rumah Cluster di Setia Mekar Bekasi Sertifikatnya Sah di Mata BPN
Rumah cluster milik warga yang jadi korban penggusuran paksa di pemukiman Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi status sertifikatnya tetap sah.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan, lima rumah di Cluster Setia Mekar II di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten , yang jadi korban paksa, status sertifikatnya tetap sah di mata .
Nusron lantas membeberkan dasar hukum kenapa sertifikat tersebut masih sah meski sudah ada putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung.
"Ini sertifikat nya bapak-bapak lima orang yang ada di sini yang dieksekusi, ini di mata masih sah meskipun sudah ada keputusan MA, kenapa sah? Karena di dalam tersebut pengadilan dan MA tersebut tidak ada perintah kepada untuk membatalkan sertifikat ini," kata Nusron saat ditemui awak media di lokasi , Jumat (7/2/2025).
Nusron menegaskan, dalam tidak ada penetapan yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikat tersebut.
Sejatinya, yang merupakan penggugat keabsahan dari sertifikat tersebut meminta kepada MA untuk membatalkan penetapan lima sertifikat yang dimaksud.
"Harusnya bagaimana? harusnya ibu kalau memang menang dalam perkara ini kadang-kadang gak membaca putusan pengadilan, harusnya kalau menang, langkah pertama harusnya datang kepada pengadilan, 'pak saya minta akibat keputusan ini minta ada penetapan, minta supaya perintah dari pengadilan supaya diperintah untuk membatalkan'," kata Nusron.
Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh MA kata Nusron, hanya menyatakan kalau sertifikat yang bernomor 704, 705, 706, 707 tidak memiliki kekuatan hukum.
Sementara, pembatalan terhadap terbitnya sertifikat tidak diatur dalam amat putusan tersebut.
"Kan dalam amar keputusan itu mengatakan bahwa AJB tahun 82 itu tidak sah tidak punya kekuatan hukum kemudian produk turunannya M704 705 706 707 mengatakan tidak punya kekuatan hukum, hanya itu, tidak ada perintah untuk dibatalkan," kata Nusron.
Baca juga:
"BPN kan nggak bisa menafsirkan sendiri wong ini bukan ahli tafsir kalau gak diperintah ya ga bisa."
"BPN bukan ahli tafsir UU, dia ini pelaksana, nanti kalau tidak diperintah dieksekusi dibatalkan kalau ga ada perintah pengadilan salah nanti dikira korupsi merugikan orang," sambungnya.
Seharusnya, selaku penggugat dalam polemik ini lebih cermat dalam memahami amar putusan.
Dia menyarankan, apabila memang sertifikat itu dinilai harus dibatalkan, seharusnya ada ketetapan pengadilan yang meminta BPN sebagai pemberi hak dikeluarkannya sertifikat untuk mengeluarkan pembatalan.
Baca juga:
