Prabowo Gelar Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

Presiden memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat (7/2). Ini adalah sidang yang dilakukan dewan tersebut untuk pertama kalinya usai 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Prabowo mengatakan, Dewan Pertahanan Nasional adalah amanatPasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Namun, keberadaan dewan baru terwujud 22 tahun kemudian.

"Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang," ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya, dikutip dari siaran pers.

Dalam sidang perdana ini, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.

“Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Presiden.

Prabowo juga mengulas bagaimana dinamika geopolitik global saat ini semakin menegaskan pentingnya pertahanan bagi sebuah negara. Kepala Negara menyebut bahwa dalam konsep bernegara, berbagai aliran telah berkembang, mulai dari aliran ideologi hingga aliran kemakmuran.

Namun, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan adalah bertahan hidup bagi suatu bangsa. “Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita," kata Prabowo.

Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan DPN bertanggungjawab untuk memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.

“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.

Turut hadir dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya.