Sepakat dengan Negara-negara Arab, Utusan China Menentang Usulan Pemindahan Paksa Warga Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Utusan untuk PBB, Fu Cong, menyebut rencana Presiden Amerika Serikat (AS), , mengenai "tidak dapat dipahami".

Fu Cong lantas menyinggung terkait sejumlah negara arab yang juga menolak usulan .

Kemudian, mengenai sikap , ia menegaskan pihaknya menentang usulan pemindahan paksa warga .

"Sejujurnya, hal ini di luar pemahaman," ujarnya kepada Al Jazeera English, Kamis (6/2/2025).

"Saya yakin Anda memperhatikan bahwa negara-negara Arab telah menolak usulan ini."

"Mengenai Tiongkok, kami menentang segala upaya untuk mengubah demografi wilayah pendudukan (Palestina)" tegasnya.

Negara-negara Arab Kecam Usulan Trump

Pada Rabu (5/2/2025), negara-negara Arab mengecam usulan Presiden AS untuk mengambil alih Jalur dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain.

Dalam konferensi pers di Washington bersama Perdana Menteri , Benjamin Netanyahu, pada Selasa malam, Trump mengatakan AS "akan mengambil alih" .

Hal itu dilakukan AS setelah merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke tempat lain, berdasarkan rencana pembangunan kembali luar biasa yang ia klaim dapat mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera Timur Tengah".

Trump pertama kali memicu kegaduhan minggu lalu dengan menyarankan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir, dengan menyebut daerah kantong itu sebagai "lokasi pembongkaran" setelah perang Israel selama 15 bulan.

Baca juga:

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan "kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar."

"Seruan-seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," jelasnya, dikutip dari Anadolu Agency.

Lalu, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali "penolakannya yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman , aneksasi tanah, atau upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka."

Pengadilan kerajaan Yordania mengatakan Raja Abdullah memperingatkan tentang upaya berbahaya untuk mengusir warga Palestina, dan menekankan "solusi apa pun tidak akan mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania dan kawasan."