Separatis Papua Bisa Dapat Amnesti, Ini Tujuh Kriterianya Menurut Menteri Pigai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia merencanakan pemberian amnesti, maupun abolisi terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik di Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemberian pengampunan, maupun penghapusan pidana tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian, dan menyudahi konflik.

Namun begitu, amnesti, dan abolisi tersebut tak akan diberikan terhadap kombatan-kombatan bersenjata.

Menteri HAM Nathalius Pigai menjelaskan, amnesti dan abolisi khusus isu-isu menyangkut Papua bagian dari upaya menyudahi konflik yang berkepanjangan di Bumi Cenderawasih. “Tujuan dari ini, adalah untuk rekonsiliasi dan kemanusian,” kata Pigai saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Akan tetapi, kata Pigai pemberian dan abolisi itu memang tak melingkupi semua pelaku tindak pidana. Terutama, kata Pigai menyangkut soal para kombatan, ataupun anggota-anggota kelompok separatis bersenjata.

“Khusus kombatan-kombatan ini, secara kriterianya mereka ini tidak masuk. Karena ada keterkaitannya mereka (para kombatan) ini dengan pelaku tindak pidana lainnya, yang tidak masuk dalam pemberian amnesti ataupun juga abolisi,” kata Pigai.

Dia mencontohkan, para kombatan atau anggota separatis bersenjata yang sudah terbukti melakukan pembunuhan terhadap sipil, maupun aparat keamanan. Pigai menerangkan ada sejumlah pelaku tindak pidana terkait isu Papua yang dapat diberikan amnesti maupun abolisi.

Sedikitnya, kata Pigai ada tujuh kriteria. “Satu, mereka yang dipidana karena menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah yang itu dilakukan tanpa melalui kekerasan,” kata Pigai.

Loading...