Agar Tidak Terjadi Permainan Harga, Bahlil Sidak Pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru

Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, kehadiran Bahlil bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali. Didampingi jajaran perwakilan Pertamina, Menteri ESDM langsung menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk melihat kondisi di masyarakat. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi aturan terbaru pemerintah. 

Awalnya hanya pangkalan resmi yang bisa menjadi penyalur ke masyarakat. Kini pengecer yang terdaftar di merchant applications pertamina (MAP) juga bisa menjadi penyalur. Kebijakan tersebut diambil agar distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Bahlil di hadapan pemilik pangkalan dan warga yang tengah mengantre," kata Menteri ESDM, di Pekanbaru, Rabu (5/2/2025).

Bahlil menyatakan akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat. "Kami akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu akan kami cari solusi terbaik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM juga melakukan sidak di sejumlah pangkalan di Jakarta dan Tangerang. Aturan terbaru ini membuat masyarakat kembali bisa membeli gas melon di warung. Caranya mereka harus menunjukkan KTP saat membeli. Meski menjawabi apa yang diharapkan golongan penerima, gejolak tidak langsung bisa diredam. Muncul beragam reaksi.

Bahlil masih mendengar suara-suara bernada protes. Salah satu pangkalan yang ia datangi, terletak di Jalan Palem Raya, Cibodasari, Kota Tangerang. Di sebuah momen, Menteri ESDM terlibat percakapan sejumlah warga. 

Dimulai dari seorang bapak yang menceritakan apa yang ia alami. Sudah  dua pekan, warga yang adalah pengecer itu mengaku kesulitan mencari LPG 3 kg. Ia mendengar perubahan regulasi. 

"Kalau memang dari pusatnya Rp 12.500 sampai ke kami Rp 20.000, pemerintah perhitungkan kah langkah dari distributor sampai ke pengecer, sampai ke konsumen berapa?"