BGN Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari APBN, Bukan Dana Asing atau CSR
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis hanya bersumber dari APBN, tanpa dana asing atau CSR dari BUMN.
Presiden memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini ditegaskan dalam sidang kabinet tertutup yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menambahkan bahwa program MBG tidak menggunakan dana asing maupun kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, seluruh pendanaan berasal dari efisiensi anggaran negara.
" tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi untuk menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu dari APBN," ujar Dadan saat ditemui usai sidang kabinet.
Ia juga menepis dugaan adanya bantuan dana asing untuk program ini. "Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Ini murni dari pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya," ujarnya.
Dadan juga menjelaskan adanya komitmen Jepang dan Cina untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun komitmen itu masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan kemungkinan baru terealisasi dalam tiga tahun mendatang.
"Itu hal-hal secara teknis masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen saja," ujarnya.
Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa anggaran untuk program MBG telah disiapkan. "Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada," ujar Dadan, yang turut hadir dalam sidang.
Alokasi Anggaran Rp 71 Triliun
Dadan menjelaskan, program MBG akan mulai berjalan pada Januari hingga April 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Jumlah penerima manfaat akan bertambah secara bertahap menjadi 6 juta orang pada April-Agustus 2025, dan 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025.
Prabowo menargetkan hingga akhir 2025, program MBG dapat menjangkau 82,9 juta orang. Untuk itu, pemerintah akan mengalokasikan tambahan anggaran.
"Kalau dikejar mulai September dengan target 82,9 juta orang, butuh Rp100 triliun. Tetapi kalau bertahap dari Oktober atau November, bisa kurang dari itu," kata Dadan.
Dadan juga mengungkapkan bahwa dalam sidang tersebut presiden menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam merealisasikan program ini. "Bapak Presiden memastikan bahwa ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Detailnya ada di Presiden dan Menteri Keuangan," kata Dadan.
