BI Ungkap Anggaran Makan Bergizi Kurang, Butuh Tambahan Anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) memastikan dukungan pada program Pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, BI masih mencermati kebijakan tersebut, mengingat kondisi alokasi anggaran untuk program tersebut masih dinamis.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (DKEM) Bank Indonesia Juli Budi Winantya mengatakan, secara umum, dukungan BI terhadap Asta Cita meliputi empat hal. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder oleh BI melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral buyback/debt switching).

Kedua, BI memperkuat ketahanan pangan melalui koordinasi dengan pemerintah (pusat dan daerah) dalam swasembada pangan, antara lain melalui program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Ketiga, dukungan BI dalam pembiayaan ekonomi melalui KLM untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk pembiayaan inklusi dan hijau. Keempat, dukungan BI dalam akselerasi transformasi digital pemerintah, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemda dan elektronifikasi sektor transportasi.

“Itu dukungan BI di program Asta Cita. Adapun terkait dengan alokasi anggaran, ini kan masih dinamis, berapa persis angkanya, kemudian juga diambil dari pos apa dan untuk dibelanjakan atau realokasinya untuk sektor apa, ini juga masih belum ada informasi yang fix. Tapi tentunya kita dari waktu ke waktu akan cermati,” ungkap Juli dalam agenda Pelatihan Wartawan BI di Banda Aceh, Jumat (7/2/2025).

Juli mengatakan, BI akan menyampaikan pandangan lebih lanjut mengenai berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) mendatang, yakni edisi Februari 2025.

“Berdasarkan informasi yang ada, tentu diambil kebijakan yang tetap menjaga stabilitas, tapi di sisi lain juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Juli.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan dukungan BI terhadap kebijakan Asta Cita Prabowo Subianto, salah satunya MBG.

“Kami siapkan juga bagaimana BI mendukung program MBG,” ujar Perry dalam acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2024 pada Rabu (22/1/2025).

Sementara itu, pada Jumat (17//2025) dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran program MBG senilai Rp 100 triliun. Hal itu bertujuan untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Dadan mengatakan dalam ratas Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG usai menerima banyaknya laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum bisa merasakan MBG setelah 10 hari dijalankan. Menurut Dadan, dari anggaran yang saat ini ada yaitu Rp 71 triliun, belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada.

Laporan masyarakat tersebut menurut Dadan membuat Presiden gelisah sehingga akhirnya rapat terbatas itu tidak hanya membahas evaluasi program, tapi juga mencari solusi untuk mempercepat agar program itu bisa dirasakan lebih banyak penerima manfaat.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran yang saat ini sudah ada yaitu Rp 71 triliun, percepatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran tersebut dalam hitungan BGN hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Maka dari itu dibutuhkan penambahan anggaran.