BNPB maksimalkan anggaran Rp956,67 miliar untuk ketahanan bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap memaksimalkan pemanfaatan anggaran tahun 2025 hasil akhir setelah dilakukan efisiensi berjumlah senilai Rp956,67miliar untuk program prioritas yang salah satunya mengenai ketahanan bencana.

"Artinya untuk pelayanan publik atau masyarakat terdampak bencana tetap bisa kami laksanakan secara maksimal, meski ada efisiensi karena yang diefisiensikan itu adalah pelaksanaan tugas yang bersifat rutin di kantor pusat," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam Rapat Kerja Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 bersama anggota Komisi VIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Suharyanto menjabarkan bahwa sebelumnya DIPA anggaran BNPB 2025 senilai Rp1,427 triliun. Namun setelah rapat rekonstruksi anggaran pada Selasa (11/2), maka anggaran BNPB mendapat efisiensi Rp470,9 miliar sehingga yang tersisa senilai Rp956,67 miliar.

BNPB memprioritaskan anggaran hasil efisiensi tersebut untuk program dukungan manajemen senilai Rp249,570 miliar dan program ketahanan bencana senilai Rp707,1 miliar.

Menurut dia, untuk anggaran Kedeputian Pencegahan Bencana yang merupakan salah satu dari 10 unit kerja BNPB sudah dipastikan cukup yakni senilai Rp41,01 miliar, dari sebelum ada efisiensi besarannya senilai Rp57,51 miliar.

Selanjutnya termasuk anggaran Kedeputian Penanganan Darurat BNPB juga dipastikan proporsional yakni senilai Rp253,1 miliar, atau terkena efisiensi senilai Rp7,7 miliar dari anggaran sebelumnya senilai Rp260,9 miliar.

Dia mengungkapkan bahwa anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang disiapkan BNPB untuk membantu percepatan penanganan fase tanggap darurat bencana di daerah juga sudah diperhitungkan secara jelas sehingga layanan kepada masyarakat terdampak tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Dana DSP ini masih bisa kami minta lagi bila memang di lapangan membutuhkan tambahan anggaran yang lebih besar, dari pada alokasi saat ini yang ada di Deputi Penanganan Darurat," ujarnya

Bahkan dalam paparannya, Suharyanto menegaskan bahwa kebutuhan untuk belanja pegawai juga dipastikan tidak ada masalah karena sudah dihitung secara proporsional dalam komposisi anggaran hasil efisiensi yang mereka usulkan ke Komisi VIII DPR itu.

"Kami tidak ada kesilitan, untuk belanja pegawai, termasuk pegawai baru CPNS dan PPPK kami sudah anggarkan," ujarnya.

Hingga akhirnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang itu menyepakati usulan pagu anggaran akhir 2025 untuk BNPB yakni senilai Rp956,67 miliar dari
sebelumnya Rp1,427 triliun itu, dan juga menyepakati usulan anggaran untuk Kementerian/Lembaga mitra kerja mereka lainnya.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025