Demi MBG, Jateng Kena Pangkas Anggaran Rp127 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengungkapkan, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN untuk Jateng tahun ini dipangkas sebesar Rp127 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemprov Jateng akan melakukan penyesuaian pos-pos anggaran.

"Kita untuk dana transfer di tahun 2025 ini sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) bahwa kita ada pengurangan Rp127 miliar. Itulah yang tentu saja akan kita sesuaikan," kata Sumarno ketika diwawancara di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (11/2/2025).

Menurut Sumarno, salah satu yang akan terdampak dari dipangkasnya TKD untuk Jateng adalah pemberian diskon pajak kendaraan bermotor. "Pemerintah daerah kemarin diminta untuk memberikan diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor selama tiga bulan. Ini sedang kita hitung, dan itulah nanti yang harus kita efisiensikan. Karena apa? Pendapatannya enggak masuk, otomatis belanjanya harus kita kurangi," ucapnya.

Sementara terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Sumarno mengatakan saat ini Pemprov Jateng masih berusaha menyisir dan mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang bisa diefisiensikan. "Tapi sebetulnya secara regulasi dalam Inpres itu kan mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk membuat juknisnya (petunjuk teknis). Sampai sekarang juknisnya belum ada," ujar Sumarno.

Sepengetahuan Sumarno, yang pasti akan diefisiensikan adalah antara lain perjalanan dinas dan kegiatan studi banding. "Sebenarnya kalau masalah perjalanan dinas, kita di Jawa Tengah dari dulu sudah lakukan secara efisien. Kami dari dulu sudah mengikuti standar Kementerian Keuangan," ucapnya.

Kendati demikian, Sumarno menekankan bahwa ada jenis-jenis perjalanan yang memang sulit diefisiensikan. "Kita di provinsi ini banyak aktivitas yang dilakukan teman-teman di kabupaten/kota. Tentu saja kita butuh mobilisasi," katanya.

Dia mencontohkan misalnya ketika terdapat suatu daerah di Jateng menghadapi bencana alam. "Misalnya teman-teman dari BPBD yang harus ke tempat bencana di kabupaten, itu tentu saja butuh kendaraan, butuh BBM, butuh makan di sana," ujar Sumarno.

Kendati demikian, Sumarno menyebut, Pemprov Jateng akan lebih detail lagi mengidentifikasi pos-pos pengeluaran dalam rangka efisiensi anggaran. "Kalau bicara efisiensi itu kan sebetulnya jangan sampai merelokasi anggaran ini tapi ujungnya mengganggu output yang ingin dicapai. Itu yang susahnya, tidak mudah," ucapnya.