DPR Minta Bulog Percepat Penyerapan Gabah Sesuai HPP Rp 6.500 per Kilogram
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto meminta penyerapan gabah yang dilakukan Bulog dapat dipercepat mengingat saat ini para petani di sejumlah sentra tengah menggelar panen raya....
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV Bambang Purwanto meminta penyerapan yang dilakukan Bulog dapat dipercepat mengingat saat ini para petani di sejumlah sentra tengah menggelar panen raya. Bambang meminta serapan gabah sesuai HPP yang diputuskan pemerintah yaitu sebesar Rp 6.500 per kg.
“Jangan sampai harga penyerapannya turun atau di bawah HPP. Kenapa? karena ini akan menurunkan semangat petani dalam berproduksi. Serap saja sesuai HPP seperti yang diputuskan pemerintah,” ujar Bambang pada Selasa (21/1/2025).
Bambang mengatakan bahwa serapan gabah tahun ini sangat menentukan produksi yang akan datang. Apabila gabah terserap dengan baik maka dipastikan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
“Dengan begitu kita juga tidak akan impor lagi karena kebutuhannya dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri. Jadi saya minta serapan gabah petani harus sesuai HPP yang berlaku,” ungkap anggota DPR yang berasal dari Fraksi Demokrat ini.
Menurut Bambang, peranan Bulog mau tidak mau harus segera diperkuat untuk menghadapi panen raya besar tahun ini, agar kejadian anjloknya harga gabah tidak terulang dan menimbulkan dampak yang semakin parah.
“Saya kira ini harus dipahami sehingga pemerintah melalui Bulog hadir memperkuat posisinya seperti pihak yang menyerap. Dulu Bulog berperan dalam menyerap, menyimpan, dan menyalurkan guna menjaga stabilitas harga pangan. Apalagi saat ini Pemerintah sedang fokus meningkatkan produksi pangan,” katanya.
Bambang menambahkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa, hari ini dan di masa yang akan datang. Karena itu, program swasembada harus diwujudkan melalui kekompakan dan penguatan kolaborasi semua pihak.
“Saya kira semua unsur baik kementerian dan lembaga harus kompak dan mau berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada secara cepat,” jelasnya.