Prabowo Janji Seluruh Anak Sekolah Dapat Makan Gratis Mulai Akhir 2025

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat target penyaluran makan bergizi gratis (MBG) kepada seluruh anak usia sekolah pada akhir 2025. Ia mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian turut aktif dalam mengakselerasi distribusi MBG.

Prabowo secara bertahap menargetkan sasaran anak sekolah penerima MBG periode Januari-April sejumlah 3 juta anak. Target tersebut secara gradual meningkat jadi 6 juta anak pada April-Agustus dan 15 juta anak hingga September 2025.

“Dan akhir 2025, target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi,” kata Prabowo saat memberikan arahan pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/1).

Adapun total sasaran penerima MBG 82,9 juta orang sejatinya merupakan target jangka panjang secara berharap sampai 2029. Program makan gratis ini sebelumnya telah mulai berjalan pada 6 Januari 2025 untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.

Prabowo menginstruksikan kepada seluruh menteri yang hadir agar dapat mendukung penuh pelaksanaan program MGB sebagai kebijakan strategis. “Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur bupati, walikota dan seluruh perangkat daerah. Ini adalah masalah strategis,” ujar Prabowo.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menghitung perlu adanya tambahan dana Rp 100 triliun untuk keperluan distribusi MBG kepada seluruh target sasaran 82,9 juta penerima.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini hanya dapat melayani penyaluran MBG kepada 15 juta-17,5 juta penerima.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan MBG. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 target 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," kata Dadan di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (17/1).

Dadan menyampaikan hitungan asumsi untuk memperluas cakupan kepada 82,9 penerima dapat terwujud apabila syarat Rp 100 triliun terpenuhi September tahun ini. "Ketika presiden punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah,” ujar Dadan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat berperan dalam mendukung program MBG. Tito memperkirakan pemerintah daerah dapat membantu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 5 triliun, yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan provinsi. "September nanti setelah pelantikan kepala daerah ada perubahan dan pergeseran APBD," ujar Tito.

Dia menambahkan bahwa kontribusi daerah akan disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing. Tito mencontohkan APBD Kabupaten Badung, Bali, yang terdiri dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) dan 10% dari alokasi transfer ke daerah (TKD).

Dengan anggaran Rp 10 triliun, Kabupaten Badung diperkirakan dapat memenuhi seluruh kebutuhan makan gratis untuk 72 ribu siswa SD. Namun, Tito juga menyadari bahwa beberapa daerah di Indonesia Timur yang memiliki PAD rendah akan menghadapi kesulitan dalam membiayai program ini. "Jika seperti itu, maka 500 anak saja, lainnya akan disediakan oleh BGN," ujarnya.