ICCT Luncurkan Peta Jalan Nol Emisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adopsi kendaraan nol emisi dapat mendukung Indonesia bebas impor bahan bakar fosil serta mencapai target nol emisi sektor transportasi darat pada 2060. Transisi ke kendaraan nol emisi, yang saat ini dapat dipenuhi oleh Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (KBLBB), dapat membantu Indonesia bebas impor bahan bakar fosil paling cepat tahun 2048. Terlebih lagi, langkah ini dapat memangkas hingga 90 persen subsidi dan kompensasi energi untuk sektor transportasi darat, jika dibandingkan anggaran tahun 2023.

Dalam peluncuran laporan studi berjudul “Roadmap to Zero: The Pace of Indonesia’s Electric Vehicle Transition” Ray Minjares, Managing Director International Council for Clean Transportation (ICCT), menampilkan beberapa skenario untuk Indonesia menuju nol emisi.

Studi ini merupakan hasil kolaborasi ICCT dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (sekarang beralih ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintahan, badan usaha, asosiasi dan lembaga think tanks. Berbagai pihak tersebut turut berpartisipasi dalam rangkaian Focus Group Discussion yang dilaksanakan selama Agustus–Oktober 2024.

“Dengan menargetkan 100 persen penjualan kendaraan nol emisi pada 2037 (untuk kendaraan roda dua dan tiga) dan 2040 (untuk mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang dan truk berat), Indonesia dapat terlepas dari beban fiskal yang saat ini setara dengan 10% pendapatan domestik bruto, pada tahun 2060,” ujar Ray dalam forum strategis bertajuk “Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik” kolaborasi ICCT dan Katadata Green yang diadakan di Aryanusa Ballroom, Jakarta, Kamis (12/2/2025).

Ray memaparkan empat rekomendasi dari laporan studi tersebut. Pertama, pemerintah perlu menetapkan target pangsa pasar untuk kendaraan nol emisi. Kedua, dukungan fiskal dapat mempercepat transisi seluruh jenis kendaraan untuk mencapai nol emisi.

Ketiga, membuat standar suplai kendaraan nol emisi untuk mendorong produksi dan adopsi. Keempat, mengembangkan infrastruktur pengisian daya yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan pengguna yang bervariasi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menyampaikan, Indonesia perlu mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan nol emisi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai swasembada energi. Dalam pidato pembukaan acara, Rachmat menyampaikan pemerintah mengimpor 60 persen bahan bakar fosil, serta menganggarkan subsidi dengan nilai rata-rata Rp250 triliun per tahun dalam lima tahun terakhir. Selain menjadi beban fiskal, ketergantungan kendaraan terhadap bahan bakar fosil menyumbang 40-60 persen dari polusi udara di perkotaan.

“Kalau ekosistem sudah terbangun, ketergantungan kita pada impor bahan bakar fosil akan berkurang. Kenapa? Karena listrik feedstock-nya domestik, baik maupun energi terbarukan,” ujarnya dalam pembukaan acara.