Isu PDIP Gabung Prabowo, Pengamat IPO: Mengamankan Kasus Hasto Kristianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, wacana masuknya PDIP masuk ke kabinet bertujuan untuk mengamankan mereka dari kasus Hasto Kristianto yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan KPK bisa independen untuk tetap usut kasus Hasto Kristianto.

“Kebutuhan PDIP apalagi selain itu. Mereka tidak sedang membutuhkan apa-apa dalam konstelasi politik sekarang, kecuali untuk menyelamatkan Hasto dan PDIP dari desakan KPK, yang KPK sendiri dalam kurung sedang dalam tendensi politik. Kalau tidak ada tendensi politik harusnya kasus Hasto sudah selesai sejak lama,” kata Dedi, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, dengan adanya konflik PDIP dengan kasus dugaan korupsi yang melibakan Hasto Kristianto, termasuk juga Harun Masiku, maka rencana PDIP bergabung dengan pemerintah merupakan keputusan politik yang menguntungkan mereka. “Walaupun resikonya keputusan ini akan merugikan publik,” kata Dedi.

Dedi memberikan alasan, langkah ini kemungkinan akan ada bargaining power untuk menganulir kasus Hasto dan Harun Masiku yang ditangani KPK. “Walaupun kasus ini bisa saja sebenarnya juga melibatkan pejabat pemerintahan lain di masa pemerintahan Jokowi. Bisa saja, Jokowi mengizinkan Yassona Laoly memberikan pembelaan langsung (kepada Harun Masiku, Red) karena waktu itu Yassona juga anggota kabinet,” papar Dedi.

Prabowo pun akan diuntungkan jika PDIP masuk ke kabinetnya. Walaupun Prabowo tidak diuntungkan besar-besaran karena faktanya Ketua DPR pun sudah kader PDIP yaitu Puan Maharani. “Prabowo mendapat dukungan baru di luar dukungan parpol yang sudah ada,” jelas Dedi.

Apakakah ini akan melembekkan KPK?. Menurut Dedi, sebenarnya KPK sudah lembek. Dijelaskannya, apa yang dilakukan KPK cenderung seperti by desain dari pihak lain. Walaupun secara desain KPK independen, tapi dari cara kerjanya menunjukan mereka tidak independen. “Jika nanti bisa saja KPK menghentikan kasus Hasto,” ungkapnya.

Dedi berharap Komisi antirasuah sudah saatnya keluar dari nuansa politik dengan mengusut tuntas kasus apapun yang menjerat orang-orang yang berada di lingkup kekuasaan atau partai politik. “Membuktikan kemandirian KPK hanya bisa dilalui dengan kerja profesional, siapapun yang sedang berurusan dengan KPK harus segera diselesaikan, tidak terlunta-lunta,” papar dia.