Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), , menanggapi soal isu perombakan atau kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

Isu kabinet ini mencuat setelah Presiden melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih 'bandel' dan tidak bekerja untuk rakyat.

Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

"Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah," jawabnya singkat, Sabtu.

Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu kabinet Prabowo-Gibran. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya kabinet.

"Saya kok belum dengar ya," kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

Baca juga:

Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

"Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti," jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.