Pemkab Pamekasan dan Bank Jatim Luncurkan KKI untuk Digitalisasi Keuangan Daerah

Pamekasan (beritajatim.com) – Dalam upaya memperkuat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Rabu (5/2/2025). Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Pamekasan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Pamekasan Masrukin dan Direktur Kepatuhan Bank Jatim Umi Rodiyah.

Dalam sambutannya, Umi Rodiyah menegaskan bahwa Bank Jatim berkomitmen penuh dalam mendukung program Pemkab Pamekasan dalam hal ETPD. “Kami siap mendukung penuh Pemkab Pamekasan dalam meningkatkan ETPD demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya melalui KKI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Umi menjelaskan bahwa kehadiran KKI bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi potensi fraud dalam transaksi tunai. Selain itu, KKI juga akan mendorong inovasi daerah dan memudahkan pejabat pelaksana APBD dalam melakukan pembayaran belanja barang/jasa melalui e-payment, mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Penggunaan KKI diyakini akan menyederhanakan proses administrasi keuangan pemerintah daerah. Dengan sistem pembayaran berbasis digital, transaksi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tercatat secara otomatis, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengeluaran pemerintah.

“Kami juga berharap pemanfaatan KKI ini dapat melibatkan lebih banyak UMKM di Jawa Timur, sehingga mereka bisa naik kelas dan mendukung program P3DN. Potensinya sangat besar, mengingat Jawa Timur memiliki 29 kabupaten, 9 kota, lebih dari 5.000 SKPD, dan jutaan UMKM yang bisa dioptimalkan,” tambah Umi.

Lebih lanjut, Umi menekankan bahwa implementasi digitalisasi keuangan daerah semakin penting di era saat ini, guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan mempercepat transaksi pemerintah daerah.

Sebagai informasi, pemerintah pusat telah mewajibkan penggunaan KKI bagi pemerintah daerah untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada APBD. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Pamekasan dan Jawa Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pamekasan Masrukin menyambut baik kolaborasi ini dan menilai bahwa digitalisasi keuangan akan membawa perubahan positif dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami percaya bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kami berkomitmen untuk mendorong penggunaan KKI di Pamekasan agar seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya. Harapannya, ini akan meningkatkan serapan anggaran dan memberikan manfaat bagi produk lokal dalam pengadaan belanja barang dan jasa,” ujarnya. [rea/beq]