Bapanas: Pembaruan HPP GKP untuk tingkatkan kesejahteraan petani

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

Dia menyampaikan bahwa spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilaksanakan dengan memastikan kalangan produsen pangan mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya.

"Untuk itu, kebijakan HPP bagi Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang telah menjadi pionir dalam menjaga harga di petani, terus diperkuat di 2025 ini," ujarnya.

Arief menuturkan bahwa implementasi HPP GKP telah diinisiasi sejak 2023. Dengan penyesuaian harga dan target absorpsi setiap tahunnya, pemerintah menegaskan kehadirannya bagi kalangan petani dalam negeri.

Ia menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional meningkatkan HPP GKP, gabah dan beras sudah sejak 2023.

Sebelumnya di 2022 di harga Rp4.200 per kilogram (kg), menjadi Rp5.000 per kg di 2023. Lalu 2024 menjadi Rp6.000 per kg hingga menjadi Rp6.500 per kg di 2025.

"Dengan itu, harga GKP petani kita dapat membaik karena secara rata-rata, harga petani cukup jarang berada di bawah HPP," beber Arief.

Baca juga:

Berdasarkan data historis rata-rata harga GKP dari Panel Harga Pangan Bapanas di 2023 harga terendah di angka Rp5.000 per kg yang sama dengan HPP saat itu. Lalu di 2024, harga terendah sempat di Rp5.720 per kg dengan HPP saat itu Rp6.000 per kg. Namun itu terjadi hanya di April dan Mei saja. Selanjutnya, rata-rata harga GKP terus meningkat hingga penghujung 2024.

Untuk awal 2025, ia mengapresiasi Perum Bulog karena serapannya telah mencapai 18 ribu ton setara beras. Hal itu dilaksanakan secara serius atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo sudah jelas dan tegas, tidak ada kompromi, tidak ada yang menyerap GKP di bawah Rp6.500, termasuk swasta. Jadi jangan ada pengurangan akibat kadar air yang tinggi, akibat rendeman dan lain-lain," terang Arief.

Adapun realisasi pengadaan setara beras sampai 3 Februari telah meraih angka 18.359 ton. Jika ditelaah, total serap di Januari 2025 yang berada di angka 14.389 ton mengalami eskalasi siginifikan hingga 133,5 persen dibandingkan Januari 2024 dan meningkat 109,3 persen dibandingkan total serapan Januari 2023.

"Timing penyerapan kita di 2025, mulainya akhir Februari, lalu Maret, dan April. Saat itu adalah momentum produksi padi kita meningkat. Tapi untuk selanjutnya semisal ada harga GKP berada di bawah HPP, Bulog terus serap," kata Arief.

"Memang tidak mungkin serap 100 persen, tapi maksudnya adalah yang tercecer yang harganya tidak masuk, tolong disapu oleh Bulog," tambah Arief.

Sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton.

Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan strategi penyimpanan stok melalui optimalisasi pergudangan Bulog dan dengan bekerja sama dengan pihak lain. Ini karena proyeksi stok bisa mencapai total hingga 5 juta ton.

"Kapasitas gudang Bulog 3,7 juta ton saat ini, telah terisi 1,9 juta ton. Nah nanti 3 juta ton dari serapan harus didahulukan. Jadi Bulog nanti kerja sama dengan ID FOOD. Lalu ada gudang SRG (Sistem Resi Gudang), dengan private sector juga bisa. Jadi kita pakai gudang filial," kata Arief.

Diketahui, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tidak pernah kurang dari 100 poin sejak tahun 2022. Terbaru, NTP di Januari 2025 mengalami peningkatan dibandingkan akhir 2024 menjadi 123,68.

Arief juga menyebutkan bahwa NTP Tanaman Pangan (NTPP) di Januari 2025 juga beranjak naik ke angka 109,06 dari sebelumnya Desember 2024 berada di 108,90.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025