Anggaran IKN Diblokir, Menteri Bahlil Optimistis Tetap Pindah Ibu Kota di 2028
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM sekaligus ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia beri tanggapan terkait pemblokiran dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan target presiden Prabowo tetap memindahkan ibu...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM sekaligus ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia beri tanggapan terkait pemblokiran dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan target presiden Prabowo tetap memindahkan ibu kota pada 2028 mendatang.
"Menyangkut dengan IKN, ya. IKN ini setau kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru. Di IKN, sudah pindah," kata Bahlil, Sabtu (8/2/2025).
Kendati Bahlil mengatakan tahapan dan prosesnya masih berjalan namun ia meminta awak media menanyakan teknisnya langsung ke kementerian PU. "Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU," katanya.
"Jadi, kami nggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Nggak juga. Nah, ya gitu," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merespons pemblokiran dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). KemenPAN-RB mengungkapkan bagaimana dampaknya bagi pemindahan ASN ke IKN.
Kepala Departemen Data, Komunikasi, dan Kemasyarakatan, KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, menyampaikan pemindahan ASN ke IKN bukan prioritas utama. KemenPAN-RB masih menghimpun data ASN pasca berubahnya nomenklatur menjadi 44 Kementerian.
"Saat ini Kementerian PANRB dan instansi masih mengkonsolidasikan data-data ASN di kementerian/lembaga (K/L) terutama untuk kementerian yang baru," kata Averrouce kepada Republika, Jumat (7/2/2025).
Averrouce menjelaskan ada penyesuaian dalam rencana pemindahan ASN ke IKN akibat penataan organisasi dan tata kerja di Kabinet Merah Putih. Averrouce mencontohkan ASN yang semula akan dipindahkan ke IKN malah pindah ke kementerian/lembaga lain. Hal ini membuat KemenPAN-RB belum bisa memindahkan ASN ke IKN.
"Penataan organisasi ini berpengaruh pada tugas dan fungsi organisasi, pengisian pejabat, ASN yang sebelumnya ditunjuk ternyata pindah organisasi, dll. Saat ini masing-masing K/L dalam proses konsolidasi internal," ujar Averrouce.
Selain itu, KemenPAN-RB menyerahkan urusan pembangunan tempat tinggal ASN di IKN ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otoritaria IKN (OIKN). "Berkenan terkait dengan kesiapan, pembangunan infrastruktur, tower dan ruang kantor serta sarana dan prasarananya bisa dikonfirmasi ke OIKN dan Kementerian PU ya," ujar Averrouce.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
