Keluh Kesah Wali Murid Soal Pendidikan di Bojonegoro saat Reses Masa Sidang I, Natasha Devianti Bantu Keresahan di Dapil II

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Reses menjadi salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat, hat itu membantu masyarakat menyampaikan keluhan tentang apa yang terjadi di bawah.

Saat reses masa sidang I 2025 yang digelar oleh Natasha Devianti, anggota fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdapat salah satu wali murid  yang mengeluhkan soal pembayaran dalam pendidikan yang ada di

Natasha Devianti, menerima berbagai macam aduan dari konstituennya, yang paling menonjol yakni soal pungutan yang masih terjadi di sekolah-sekolah negeri. Konstituennya pun meminta pada perempuan yang akrab disapa Sasa itu untuk lebih memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap praktik pungutan berbalut iuran sukarela yang dinilai memberatkan wali murid.

“Saya setiap bulan harus membayar Rp150 untuk uang sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) dan ada juga untuk uang Gedung Rp1,5 juta,” ungkap YS, warga Desa Sukowati, Kecamatan Kapas.

Dikatakan, pembayaran SPP setiap bulan itu terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Terpadu yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, penarikan itu memberatkan bagi para orang tua siswa yang notabene berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

“Saya meminta kepada mbak Sasa, sebagai wakil rakyat anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro yang membidangi dunia Pendidikan untuk melakukan evaluasi terhadap praktik pungutan yang masih ada hingga saat ini. Saya menyekolahkan anak di sekolah negeri agar ringan biayanya, mohon tarikan di sekolah negeri untuk dievaluasi,” harap YS.

Sementara itu Natasha Devianti mengaku kaget bahwa masih ada sekolah negeri yang menarik uang gedung dan SPP, sebab hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.44 tahun 2012. “Semua sekolah negeri gak ada biaya apapun,” ujar Sasa sapaan akrabnya.

Sasa berjanji akan menyampaikan keluhan itu ke Komisi C maupun Fraksi PDI Perjuangan, dan Dinas Pendidikan setempat agar segera ditindaklanjuti ke sekolah yang dimaksud. “Nanti segera saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (gin)