Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025