Kepala BPOM undang KPK untuk lakukan pengawasan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...

Kepala BPOM undang KPK untuk lakukan pengawasan
"Kami mengundang, tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan, untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkantor di kantor BPOM dan aktif melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja BPOM.

"Kami mengundang, tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan, untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait," kata Taruna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Taruna mengungkapkan undangan tersebut disampaikan langsung di hadapan Ketua KPK Setyo Budiyanto, seraya mengatakan tujuan kedatangan dirinya bersama jajaran pejabat BPOM ke KPK adalah untuk memperbaharui nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antikorupsi antara KPK dan BPOM.

Dia mengatakan hal tersebut adalah bagian dari komitmen BPOM untuk menutup semua celah terjadinya korupsi dan menjadi penegasan atas komitmen BPOM untuk menjadi lembaga yang bersih.

"Karena kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Sebagai seorang dokter saya paham betul, sebuah kanker bisa bergerak dan membunuh orang kalau dia sudah masuk ke level-level yang tinggi, level 2, level 3, atau grade seterusnya. Jadi sebelum itu terjadi, kami mau amputasi semua cara dan jalan untuk terjadinya korupsi," ujarnya.

Taruna juga mengatakan saat ini BPOM dan KPK tinggal merampungkan teknis pelaksanaan pengawasan dan pendampingan antikorupsi oleh komisi antirasuah.

"Ya, kami sudah sepakati sebetulnya. Sepakatinya apakah langsung harus berkantor dia di sana, apakah per bulan atau per tiga bulan, itu yang belum kita realkan. Tapi beliau sudah sepakat akan memberikan pendampingan dan pengawalan," kata Taruna.

Taruna menyebut BPOM punya kontribusi kepada perekonomian negara melalui penerbitan jutaan sertifikasi uji coba klinis dan hal itu menjadi salah satu faktor pendorong BPOM untuk menutup segala celah terjadinya korupsi.

"Kami serius ingin mencegah hal ini terjadi di lembaga kami, karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional kita," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025