Lemkapi Dukung Kebijakan Kapolri Cegah Potensi Kebocoran Anggaran Negara
Edi menilai langkah Kapolri ini dinilai sangat strategis untuk mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencegah kebocoran negara.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur eksekutif kapi) mendukung kebijakan yang fokus melakukan pelatihan peningkatan kemampuan dalam bidang tindak pidana perkebunan dan kehutanan di jajaran Bareskrim Polri hingga jajaran Polda.
Edi menilai langkah ini dinilai sangat strategis untuk mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencegah potensi kebocoran anggaran negara.
"Kami menilai langkah cepat ini diapresiasi agar potensi kebocoran anggaran negara dalam bidang pajak perkebunan dan kehutanan bisa dicegah dan kebocoran bisa dihentikan," kata dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (16/1/2025).
Menurut Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini, pihaknya mensinyalir perlu penertiban pajak bagi pengusaha perkebunan baik itu perorangan atau korporasi yang pajaknya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Kondisi ini, kata dia dimanfaatkan oknum aparat di berbagai daerah untuk mencari keuntungan pribadi.
"Kalau masalah ini ditertibkan, maka pendapatan negara dari pajak perkebunan akan naik drastis bisa di atas 100 persen. Seluruh pajak ini ke depan diharapkan bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat," kata mantan anggota Kompolnas ini.
Selain itu, pihaknya juga menilai perlu menertibkan kelompok tertentu yang terus melakukan perambahan hutan secara ilegal untuk dijadikan perkebunan.
"Kita yakin ketika seluruh jajaran Polri bergerak cepat semua akan tertib. Perusahan perkebunan bakal patuh terhadap aturan," ucapnya.
Menurut perilaku oknum pegusaha perkebunan yang menyimpang harus diberikan sanksi tegas.
Kalau terbukti tidak taat aturan, pengusaha perkebunan nakal bisa diproses secara administrasi dan juga secara pidana, apalagi ada indikasi manipulasi pajak.
"Kita dukung menertibkan perkebunan yang nakal," ucap pemerhati kepolisian ini.
Sebelumnya, meminta jajarannya untuk bisa mengantisipasi potensi kebocoran anggaran negara.
Hal itu ditekankan Sigit saat menghadiri dan memberikan arahan dalam pelatihan peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana di bidang perkebunan dan kehutanan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).
Sigit mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto sendiri sudah membentuk satuan tugas (satgas) dewan pengarah dan pelaksana.
