Materi SKB CPNS BKN 2024 untuk 25 Jabatan dan Link Daftar Peserta

Materi SKB CPNS BKN 2024 untuk 25 jabatan. Klik link daftar peserta dan jadwal pelaksanaan SKB CPNS BKN 2024.

Nov 18, 2024 0

Materi SKB CPNS BKN 2024 untuk 25 Jabatan dan Link Daftar Peserta

Materi SKB CPNS BKN 2024 untuk 25 jabatan. Klik link daftar peserta dan jadwal pelaksanaan SKB CPNS BKN 2024.

TRIBUNNEWS.COM/IST/HO

Ilustrasi peserta ujian CPNS. Materi SKB CPNS BKN 2024 untuk 25 jabatan. Klik link daftar peserta dan jadwal pelaksanaan SKB CPNS BKN 2024. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ada 25 jabatan yang dibuka dalam seleksi 2024.

Setidaknya ada beberapa materi pokok untuk setiap jabatan.

SKB 2024 dilaksanakan mulai 25 November 2024 hingga 2 Desember 2024 dan diikuti oleh peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Link peserta dan jadwal SKB CPNS BKN .

Selengkapnya, berikut ini materi pokok 2024.

1. Analis Hukum Ahli Pertama

  • Kemampuan Umum:
    1. Hukum Pidana
    2. Hukum Perdata
    3. Hukum Acara
    4. Hukum Tata Negara
    5. Hukum Internasional
    6. Hukum Administrasi Negara
    7. Hukum Umum
  • Kemampuan Khusus:
    1. Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
    2. Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
    3. Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
    4. Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
    5. Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
    6. Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternative penyelesaian sengketa

Baca juga:

2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

  • Kemampuan Umum:
    1. Keuangan Negara
    2. Perbendaharaan Negara
    3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
  • Kemampuan Khusus:
    1. Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
    2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
    3. Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
    4. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
    5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
    6. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama

  1. Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN
  2. Manajemen ASN
  3. Manajemen Kinerja
  4. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
  5. Standar Kompetensi Jabatan ASN
  6. Pengembangan Kompetensi Non Klasikal
  7. ASN Corporate University (Corpu)
  8. Manajemen Talenta
  9. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
  10. Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN

4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

  • Kemampuan Umum:
    1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
    3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
    4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
    5. Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
  • Kemampuan Khusus:
    1. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur
    2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
    3. Pengadaan ASN
    4. Pangkat dan Jabatan ASN
    5. Pengembangan Karier ASN
    6. Pola Karier ASN
    7. Promosi ASN
    8. Mutasi ASN
    9. Penugasan ASN
    10. Pengembangan Kompetensi ASN
    11. Penilaian Kinerja ASN
    12. Disiplin ASN
    13. Penghargaan ASN
    14. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
    15. Pemberhentian ASN
    16. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
    17. Perlindungan ASN
    18. Cuti ASN
    19. Sistem Informasi ASN
    20. Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
    21. Struktur/kelembagaan/tata laksana/proses bisnis unit kerja/instansi
    22. Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi
    23. Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur

5. Arsiparis Ahli Pertama 

  • Kemampuan Umum:
    1. Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan
    2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan
    3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
    4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
  • Kemampuan Khusus:
    1. Konsep dan teori tentang arsip dinamis
    2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
    3. Konsep dasar penyusutan arsip
    4. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan
    5. Konsep dan teori tentang arsip statis
    6. Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis
    7. Preservasi arsip statis
    8. Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis
    9. Standar Operasional Prosedur Kearsipan
    10. Penilaian kinerja Arsiparis
    11. Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN

6. Arsiparis Terampil 

"); $("#latestul").append("
    "); $(".loading").show(); var newlast = getLast; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
    "+vthumb+"
    "; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = "

    "; else subtitle = ''; if(val.c_url) cat = ""; else cat = ''; $("#latestul").append("
  • "+img+"
    • "); } else{ $("#latestul").append('
    • '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
    • '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
    "+vthumb+"
    "; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = "

    "; else subtitle = ''; if(val.c_url) cat = ""; else cat = ''; $("#latestul").append("
  • "+img+"
    • "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
    "+vthumb+"
    "; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = "

    "; else subtitle = ''; $("#latestul").append("
  • "+img+"
    • "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }

    BERITA TERKINI

Read More