PBB: Lebih dari Rp 867 T Diperlukan untuk Pemulihan Gaza Pasca Perang
Menurut perkiraan terbaru dari PBB pada hari Selasa (11/2/2025), lebih dari Rp 867 T akan dibutuhkan untuk membangun kembali Gaza.
TRIBUNNEWS.COM - Menurut perkiraan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari $53 miliar atau sekitar Rp 867 T akan dibutuhkan untuk membangun kembali dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang telah mengguncang wilayah yang dilanda perang tersebut.
Dalam laporan yang dirilis pada hari Selasa (11/2/2025), memperkirakan bahwa sekitar $20 miliar atau sekitar Rp 300 T dari jumlah tersebut akan diperlukan dalam tiga tahun pertama untuk pemulihan dan rekonstruksi.
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa jumlah ini merupakan perkiraan sementara.
Sehingga ada kemungkinan jumlah ini bertambah.
"Meskipun belum memungkinkan untuk menilai secara penuh keseluruhan kebutuhan yang akan dibutuhkan di dalam situasi saat ini, penilaian sementara ini memberikan indikasi awal mengenai skala besar kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi di Jalur ," kata Guterres, dikutip dari Asharq Al-Aawsat.
Proses pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun.
Mengingat besarnya kerusakan infrastruktur dan sumber daya yang telah hancur akibat perang.
Rencana tersebut mencakup pembangunan kembali rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur vital lainnya, selain upaya untuk memulihkan sektor ekonomi yang telah runtuh.
Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal pendanaan dan koordinasi internasional, mengingat situasi politik yang rumit di kawasan tersebut.
PBB dan negara-negara donor internasional akan bekerja sama untuk mencapainya.
Namun masih ada kekhawatiran mengenai bagaimana memastikan bantuan tersebut sampai ke pihak yang membutuhkan di tengah ketegangan politik dan militer yang terus berlanjut.
Perang Gaza, yang telah berlangsung selama lebih dari 16 bulan telah berhenti sejak adanya kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari 2025.
Baca juga:
Perjanjian gencatan senjata tersebut ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat antara Israel dan Hamas.
Fokus utama dari gencatan senjata ini adalah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan mengurangi krisis kemanusiaan yang sangat mendalam.
