Pejabat keamanan USAID dikenai cuti karena tolak akses personel DOGE

Washington (ANTARA) - Dua pejabat keamanan tinggi di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dikenakan cuti administratif setelah menolak memberikan akses kepada personel dari Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), menurut laporan CNN pada Minggu, mengutip beberapa sumber.DOGE merupakan kantor yang baru-baru ini dibuat di bawah kepengurusan miliarder Elon Musk, tambah laporan itu.Menurut laporan tersebut, personel DOGE meminta akses ke sistem keamanan dan berkas personel, dan dalam beberapa kasus terkait informasi rahasia di kantor pusat USAID di Washington, DC pada Sabtu malam. Tapi permintaan akses tersebut ditolak.Dua sumber tersebut dikutip mengatakan bahwa personel DOGE mengancam akan memanggil Badan Marshal AS untuk mendapatkan akses masuk.Direktur Keamanan USAID John Voorhees dan wakilnya termasuk di antara puluhan pejabat yang dipaksa mengambil cuti, tambahnya.Menyusul laporan tersebut, Musk menuduh USAID sebagai "organisasi kriminal," dengan menulis di X bahwa "Sudah waktunya bagi mereka untuk berakhir." Ia juga menyebut lembaga itu "jahat" dan "sarang ular berbisa kaum Marxis kiri radikal yang membenci Amerika."Katie Miller, yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya dan kini bekerja dengan DOGE, menulis di X pada Minggu bahwa "tidak ada materi rahasia yang diakses tanpa izin keamanan yang tepat."Pada Sabtu, situs web USAID tidak dapat diakses dan akun resmi X dan Instagramnya juga ditutup.Aksi terbaru terhadap USAID itu menyusul perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump tak lama setelah menjabat bulan lalu, yang menghentikan semua bantuan asing selama 90 hari.Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemudian menyetujui pengecualian untuk "bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa" pada 30 Januari.Sekitar 60 pejabat senior USAID dilaporkan diberi cuti pekan lalu atas tuduhan bahwa mereka berusaha mengabaikan perintah eksekutif mengenai bantuan luar negeri.Trump dilaporkan berupaya membubarkan USAID dan mengintegrasikannya ke dalam Departemen Luar Negeri.Dalam surat kepada Rubio, sekelompok senator Demokrat dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat, termasuk Jeanne Shaheen, Brian Schatz, Chris Coons dan Chris Murphy berpendapat bahwa Trump tidak dapat secara hukum menghilangkan USAID tanpa persetujuan kongres."Potensi akses ke berkas-berkas yang sensitif, bahkan yang dirahasiakan, yang mungkin mencakup informasi identitas pribadi (PII) warga Amerika yang bekerja di USAID, dan insiden ini secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait perlindungan dan pengamanan masalah-masalah yang terkait dengan keamanan nasional AS," kata mereka.Para anggota parlemen juga meminta "pembaruan segera" tentang akses ke kantor pusat USAID dan apakah ada tinjauan yang sedang dilakukan terkait "potensi akses tidak sah ke informasi personel yang sensitif dan materi rahasia."Pada tahun fiskal 2023, USAID mengelola lebih dari 40 miliar dolar AS (sekitar Rp65,7 triliun) pengeluaran federal, kurang dari satu persen anggaran federal, yang mendanai proyek bantuan di sekitar 130 negara, termasuk Ukraina, Ethiopia, Yordania, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Sudan Selatan, dan Suriah.Departemen Luar Negeri AS dan USAID belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut.Sumber: Anadolu-OANA

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025