Pensiun Dini PLTU Tak Masuk Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025-2060
Pemerintah akan tetap menjalankan operasional PLTU batu bara sampai dengan perjanjian pembelian tenaga listrik berakhir. Dengan demikian, rencana pensiun dini PLTU tidak tercantum dalam RUKN.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap memasukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam komposisi pembangkit listrik rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060. Pemerintah bahkan tidak memasukan rencana batu bara dalam RUKN tersebut.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pemerintah tetap menjalankan operasional PLTU batu bara sampai dengan perjanjian pembelian tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) berakhir.
"Pengoperasian PLTU batu bara existing sampai dengan PPA berakhir," ujar Yuliot dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (23/1).
Namun demikian, Yuliot mengatakan, pemerintah tetap berupaya menekan emisi dengan mendorong adanya subtitusi batu bara dengan biomassa atau co-firing dan penerapan teknologi penangkap karbon atau carbon capture storage (CCS) di PLTU.
Pendanaan Transisi Energi RI Terancam Kebijakan Donald Trump
Sementara itu, Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk keluar dari Perjanjian Paris akan mempengaruhi Indonesia. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kebijakan AS akan mempengaruhi komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia.
Bhima mengatakan, Indonesia tengah membutuhkan anggaran besar untuk membangun pembangkit energi terbarukan dan mempercepat penghentian PLTU batu bara sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto di G20. Bila JETP tidak berjalan, Indonesia berpotensi kehilangan salah satu pinjaman atau donor terbesar di bidang transisi energi. Hal ini juga akan mengancam proyek-proyek yang sedang berjalan atau yang tengah didanai oleh AS.
“Indonesia harus mencari partner baru untuk mendorong kerja sama transisi energi, salah satunya Timur Tengah,” kata Bhima di Jakarta, Kamis (23/1).
Dia mengatakan, Timur Tengah bisa menjadi alternatif kerja sama transisi energi untuk meredam efek keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris/Paris Agreement. Menurut dia, Timur Tengah adalah mitra yang potensial dan telah terbukti mendukung pembangunan di Indonesia, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Waduk Cirata, Jawa Barat, yang merupakan hasil kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA). Selain merupakan proyek besar, PLTS itu juga direncanakan untuk diekspansi.
