Pentagon Kirim 1.500 Tentara ke Perbatasan Meksiko

TEMPO.CO, Jakarta - Pentagon mengerahkan tentara lebih banyak ke perbatasan Amerika Serikat - Meksiko untuk mengatasi gelombang orang-orang yang ingin menyeberang ke negeri Abang Sam secara ilegal. Setelah menjabat, Trump mendeklarasikan darurat nasional di wilayah dan berjanji mengentikan invasi migran masuk Amerika Serikat secara ilegal.

"Presiden telah menandangani sebuah perintah eksekutif untuk mengerahkan 1.500 tentara tambahan ke selatan perbatasan Amerika. Ini dilakukan hanya satu hari setelah dia menjabat (sebagai presiden). Dia (Trump) secara langsung memerintahkan pada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk membuat keamanan dalam negeri sebagai misi inti kementerian itu," kata Humas Gedung Putih, Karoline Leavitt, Rabu, 22 Januari 2025.

Sekitar 2.200 tentara aktif sudah ditempatkan di perbatasan sebagai bagian dari gugus tugas Force-North, yang berkantor pusat di El Paso, Texas. Tentara beroperasi bersama dengan petugas beacukai dan perlindungan perbatasan.

Menurut CNN, tentara saat ini membantu sebagian besar tugas logistik dan birokrasi seperti memasukkan data dan pemantauan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat sementara Robert Salesses mengatakan Pentagon akan mengerahkan sejumlah helikopter dan awaknya serta analisis intelijen untuk mendukung upaya pendeteksian dan monitoring.

Salesses juga mengatakan Pentagon akan memberikan bantuan airlift untuk membantu proses deportasi terhadap lebih dari 5 ribu imigran ilegal dari San Diego, California, dan El Paso, Texas. "Ini baru permulaan," kata Salesses. Washington Post mewartakan secara keseluruhan Trump sedang mempersiapkan pengiriman sekitar 10 ribu tentara ke wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Trump menunjuk pejabat anti-imigran Kementerian Kehakiman, James McHenry, sebagai Jaksa Agung pada Senin, 20 Januari 2025. McHenry akan menjabat sampai pilihan Trump, Pam Bondi, dapat dikonfirmasi oleh Senat AS, kata seorang pejabat di Kementerian Kehakiman. McHenry, yang dipandang sebagai garis keras dalam masalah , telah bekerja di Kementerian Kehakiman dalam posisi mengawasi hakim imigrasi sebelum ditunjuk pada Senin.