Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State
Donald Trump bergerak cepat pada jam-jam pertama masa jabatannya, menandatangani serangkaian perintah eksekutif di hadapan pers.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS, , mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).
Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.
Di antara perintah yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.
Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.
Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.
Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya "deep state" atau "negara dalam bayangan" yang berusaha menggagalkan agendanya.
Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.
Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.
Tenaga Kerja Federal
- Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.
- Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.
- Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.
Baca juga:
- Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.
- Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.
- Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.
