Kuliah Umum FISIP Unigoro, Analis Kebijakan Kemenkeu Ungkap Kaitan Kebijakan Publik dengan Agenda Politik
SuaraBojonegoro.com — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar The post Kuliah Umum FISIP Unigoro, Analis Kebijakan Kemenkeu Ungkap Kaitan Kebijakan Publik dengan Agenda Politik appeared first on SuaraBojonegoro.com.
— Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah umum di Hall Suyitno Unigoro, Rabu (22/1/25). Kuliah umum kali ini membahas agenda politik dan kebijakan publik. Fakultas tersebut menghadirkan Ahmad Ali Syaifudin, SE., MPA., selaku analis kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dekan FISIP Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., menjelaskan, topik kuliah umum kali ini untuk menambah wawasan. Bagaimana Kemenkeu RI menjembatani agenda-agenda politik pemerintah yang baru dengan kebijakan publik. “Mungkin di satu sisi Kemenkeu harus patuh dengan pemimpin terpilih. Tetapi di sisi lain, harus menjalankan fungsi budgeting. Contohnya kebijakan makan bergizi gratis. Tentu ada pertentangan yang harus dikolaborasikan dan dielaborasikan,” jelasnya.
Wakil Rektor III Unigoro, Ir. H. Noor Djohar, MM., juga mengapresiasi topik kuliah umum yang dipilih. Beliau berharap seluruh mahasiswa FISIP Unigoro mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat. “Ikuti kuliah umum ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi kalian,” tuturnya.
Di hadapan mahasiswa, Ali memaparkan proses politik hingga menjadi kebijakan publik. Diawali dengan membentuk koalisi pengusung eksekutif, serta merumuskan janji kampanye. Janji kampanye bertujuan untuk mengakomodasi ideologi dan agenda partai koalisi. Kemudian ditetapkannya pemenang Pemilu. Di momen ini, capres dan cawapres yang dipilih memenangkan suara terbanyak. Partai politik juga sudah memperoleh jatah kursi legislatif. “Menangnya partai di Pemilu ini menjadi titik awal di mana koalisi politik mulai menyiapkan strategi lanjutan. Untuk memperkuat koalisi sekaligus memantapkan agenda politik,” paparnya.
Jebolan STAN tahun 2011 ini melanjutkan, pembentukan koalisi pemerintah dilakukan sebelum pelantikan presiden. Lalu presiden membentuk kabinet sekaligus mengangkat menteri dan kepala lembaga dari kalangan profesional maupun politik. Pemerintah kemudian menyiapkan Perpres untuk membuat rencana lima tahun pemerintahannya, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Rencana kerja pemerintah dalam setahun disusun oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Lalu pemerintah kemudian menghitung dan menganggarkan biaya untuk menyelenggarakan program kebijakan. Berupa R-APBN dan APBN,” jelas Ali.
Kemenkeu berperan menjaga keuangan negara. Ali menegaskan, agenda politik tidak akan terlepaskan dari sebuah sistem pemerintahan. Kemenkeu harus menjembatani sekaligus mengamankan setiap sen pendapatan dan belanja negara. “Kami juga meminta teman-teman mahasiswa untuk membantu mengawasi demokrasi dan penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.
Kuliah umum yang dimoderatori oleh Esa Septian, S.A.P., MPA, berlangsung interaktif. Mahasiswa FISIP Unigoro memanfaatkan momen diskusi dengan praktisi dari Kemenkeu untuk menjawab rasa penasarannya tentang kebijakan publik. (din/red)
