Presiden pimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Bogor

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, setelah lembaga di bawah Presiden itu resmi dibentuk pada 2024.

"Kita masih diberi kesehatan untuk kumpul di tempat yang baik ini, melaksanakan kegiatan yang sangat penting yaitu sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional," kata Presiden Prabowo di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Prabowo yang hadir mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam itu, memimpin rapat didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga mengenakan kemeja serupa, demikian halnya dengan para menteri anggota Kabinet Merah Putih yang hadir dalam undangan rapat tersebut.

DPN resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, yang pada Pasal 15 di dalamnya mengatur tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

Presiden selaku Ketua DPN menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN, serta Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN. ​​​​

Baca juga:

Dalam sambutannya, Ketua Harian DPN Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Dewan Pertahanan Nasional memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia," kata Sjafrie.

Ia merinci bahwa Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun.

Dalam rangka mendukung operasionalisasi Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie mengatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan proses finalisasi struktur organisasi yang memiliki tiga kedeputian yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi yang dibantu oleh kesekretariatan.

"Ini semua sedang melalui proses harmonisasi dari kementerian dan lembaga yang memiliki kompetensi," kata Sjafrie.

Baca juga:

Sementara itu, kantor utama Dewan Pertahanan Nasional akan berlokasi di Kementerian Pertahanan.

Dalam sidang perdana, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang mengikuti rapat tersebut yakni Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Kemudian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025