Rahmat Saleh Beberkan Alasan Fraksi PKS Usul Pembentukan Panitia Khusus Pagar Laut di Tangerang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi (PKS) , membeberkan alasan fraksinya mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait di .

Menurutnya, pansus dibutuhkan untuk membongkar polemik misterius tersebut.

"Agar lembaga DPR ini memiliki muruah di masyarakat, kuat untuk menjawab pertanyaan publik terkait dengan semua skema yang ada di sekitar , penerbitan sertifikat, kemudian PSN itu terjawab dengan tuntas," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

"(Agar) tidak ada persangka-persangka yang tidak baik, agar terbuka lebar, itu perlu pansus untuk dilakukan," lanjutnya.

Rahmat menyoroti ratusan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi tersebut.

Dia menilai hal itu membuar resah masyarakat. Sebab itu dia mendorong adanya transparansi dari .

"Tidak bisa muncul sertifikat di atas laut, karena ATR/BPN itu mengelola dari daratan," ucapnya.

Selain itu, Rahmat menjelaskan muncul juga HGB laut di daerah Sidoarjo yang dikuasai oleh dua perusahaan properti.

Sebab itu, dia mendorong pembentukan pansus .

"Nah, karena ini sudah lintas kementerian dan lintas komisi di DPR ya, kalau BPN-nya kan kita di Komisi II, kemudian KKP-nya di bawah Komisi IV, kemudian ada juga Bappenas, di situ dan ada yang terkait dengan PSN, itu sudah lintas komisi," pungkasnya.

Untuk diketahui, pagar laut di Tangerang, Banten menjadi sorotan. 

Baca juga:

Pagar dari bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) dan hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya.