Revisi Permendag 8 Rampung Bulan Depan, Kemendag Cari Solusi Soal Impor Pakaian

Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 dapat rampung pada bulan depan. Regulasi ini disinyalir menjadi penyebab utama Pemutusan Hubungan Kerja () massal di industri tekstil nasional akibat lonjakan impor produk tekstil.

Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kebijakan tersebut menyebabkan volume tekstil meningkat 4,29% secara bulanan pada Mei 2024, mencapai 194.870 ton. Akibatnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal mengalami penurunan permintaan, terutama dari segmen garmen.

Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari solusi terkait mekanisme impor bagi industri TPT. "Kami mengundang perwakilan pelaku industri hulu hingga hilir dan masih membahas mekanisme impor, khususnya untuk pakaian jadi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2).

Permendag No. 8 Tahun 2024 merupakan revisi ketiga dari Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Revisi ini menghapus syarat pertimbangan teknis untuk impor pakaian dan aksesori jadi, yang sebelumnya diwajibkan dalam Permendag No. 36 Tahun 2023.

Berdasarkan data Kemenperin, rata-rata utilisasi industri garmen turun drastis hingga 30% sepanjang tahun lalu akibat membanjirnya produk impor melalui lokapasar dan media sosial. Kondisi ini turut menyebabkan PHK terhadap 11.000 pekerja di enam pabrik tekstil. PHK terbesar terjadi di PT Sai Apparel, Jawa Tengah, dengan sekitar 8.000 pekerja terdampak.

Regulasi Baru untuk Impor Singkong

Selain sektor tekstil, pemerintah juga tengah membahas aturan impor singkong dan tepung tapioka. Budi menegaskan bahwa impor singkong tetap diperbolehkan, namun akan dibatasi melalui rekomendasi dari Kementerian Pertanian. "Singkong boleh diimpor, tapi harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Ini sedang kami bahas," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor tepung tapioka pada Januari–November 2024 mencapai 295.673 ton, angka tertinggi sejak 2020. Nilai impor mencapai US$ 160,2 juta, dengan harga rata-rata US$ 54 sen atau sekitar Rp 8.748 per kg.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan penyebab lonjakan impor tepung tapioka karena harga singkong petani lokal anjlok. "Kementerian Pertanian akan melayangkan surat usulan larangan terbatas (lartas) impor tepung tapioka," ujar Zulkifli Hasan, Jumat (31/1).

BPS juga mencatat impor singkong meningkat lebih dari sembilan kali lipat secara tahunan dalam 11 bulan pertama 2024, mencapai 5.548 ton. Nilai impornya naik 609,11% menjadi US$ 1,65 juta atau sekitar Rp 26,76 miliar.

Harga singkong impor turun 23,68% menjadi US$ 29 sen atau Rp 4.824 per kg. Mayoritas singkong impor (90,26%) berasal dari Vietnam, dengan volume mencapai 5.008 ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.