Walhi dorong DPR tak lanjutkan wacana beri izin tambang untuk kampus

Tambang, apapun ceritanya, tetaplah menghasilkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kami tidak rela jika kampus harus dibenturkan dengan rakyat atas dampak negatif tambang, jika mereka diberikan hak mengelola tambang.

Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan perguruan tinggi tetap independen dan wacana memberikan izin usaha pengelolaan (IUP) tambang dapat melemahkan kemerdekaannya, karena itu meminta DPR RI tidak melanjutkan wacana tersebut.

Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Jumat, mengingatkan universitas bukanlah badan hukum yang fokus utamanya mendapatkan keuntungan semata tapi seharusnya berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyiapkan generasi yang cerdas, handal dan berprestasi.

"Biarlah kampus tetap independen, jangan dirusak. Memasukkan perguruan tinggi sebagai pengelola tambang sama dengan menjerumuskan dan melemahkan kemerdekaan itu sendiri," katanya.

Hal itu merespons wacana pemberian IUP tambang untuk perguruan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) oleh DPR RI.

Baca juga:

Baca juga:

"Untuk itu dengan segala hormat, Walhi mendesak kepada semua wakil rakyat di DPR RI untuk segera menggugurkan rencana tersebut," katanya.

Dia mengatakan perguruan tinggi seharusnya merupakan tempat banyak orang bertanya dan mencari jawaban. Tanpa independensi, menurutnya, maka kemampuan sebuah universitas untuk netral atau bahkan mengeluarkan opini yang jernih dapat terpengaruh.

Dia berpendapat bahwa selama ini universitas tetap mampu tumbuh dan berkembang serta menghasilkan prestasi tanpa adanya campur tangan tambang.

"Tambang, apapun ceritanya, tetaplah menghasilkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kami tidak rela jika kampus harus dibenturkan dengan rakyat atas dampak negatif tambang, jika mereka diberikan hak mengelola tambang," demikian Mukri Friyatna.*

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025